menu
search

Tabanan Tuan Rumah Rakor Pengelolaan Sumber Daya Alam KPPN

Rabu, 28 Agustus 2019 : 22.40
Wabup Tabanan Komang Gede Sanjaya saat memberikan sambutan pada Rakor Pengelolaan SDA pada KPPN
TABANAN - Wakil Bupati (Wabup) Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Pembukaan Rakor Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) berbasis Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Puri Taman Sari Resort, Uma Abian, Desa Belayu, Kecamatan Marga, tabanan, Bali, Rabu (28/8/2019).

Kegiatan yang yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga dihadiri oleh Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Koordinator PMK, Sonny B. Harmadi, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT, Harlina Sulistyarini, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga, dan Kasubdit Perdesaan Bapennas, Chairul Rizal.

Wabup sanjaya dalam sambutan selamat datangnya mengungkapkan, sebagai daerah yang menyandang status KPPN, dalam perencanaan pembangunan Tabanan telah menetapkan strategi mewujudkan Tabanan Serasi, yaitu menggerakan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata.

“Misi Tabanan ini sangat relevan dengan KPPN,” katanya.

Disebutkan, di Kabupaten Tabanan tercatat ada 23 desa di lima Kecamatan yang termasuk dalam KPPN yang memiliki mayoritas potensi di bidang pertanian sub sektor peternakan, perkebunan dan tanaman pangan lainnya.

"Potensi yang dimiliki Tabanan tersebut sangat menunjang dan cocok dijadikan KPPN untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan," kilahnya. Pada kesempatan itu, Wabup Sanjaya juga menyampaikan hasil kinerja dan perkembangan desa yang berada di kawasan KPPN.

"Sekilas tentang KPPN di Tabanan, telah menetapkan atau mengimplementasikan program Responsive Innovation Fund (RIF) yang popular dengan sebutan Nikosake, yakni pengembangan Nira, Kopi, Salak, dan Kelapa di lima desa kawasan Nikosake. Desa tersebut diantaranya, Sanda, Belimbing, Munduktemu, Lumbung Kauh dan Wanagiri," paparnya.

Menurut Wabup Sanjaya, PAD Tabanan yang bisa dibilang cukup kecil, dengan wilayah yang luas dan program yang sangat banyak, tidak memungkingkan Pemkab Tabanan untuk mewujudkan semua itu secara bersamaan.

"Untuk itu, Atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan, meminta agar Pemerintah Pusat membantu di dalam pengembangan kawasan Nikosake, yang merupakan kawasan KPPN yang ditetapkan Pusat," katanya.

Wabup Sanjaya berharap, seluruh kementrian dan lembaga yang ada di Pemerintah Pusat dapat membantu Pemkab Tabanan dalam mengembangkan kawasan Nikosake yang notabene merupakan bagian dari kawasan KPPN yang sudah ditetapkan menjadi target RPJM Nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Koordinator PMK, Sonny B. Harmadi dalam sambutannya mengemukakan, tujuan Rakor ini digelar sekaligus untuk pemantauan perkembangan KPPN di Tabanan serta melakukan evaluasi kegiatan apa saja yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan sebagai kawasan KPPN.

“Kami tidak bisa hanya melihat selayang pandang, kemudiaan kita bilang, oh iya bagus. Evaluasi KPPN akan dilakukan secara bertahap. Jadi Indikator yang sangat terukur itu sangatlah penting,” katanya.

Harmadi menjelaskan, koordinasi itu sangatlah penting sehingga kebijakan-kebijakan kementrian harus saling terkait atau sinkronisasi. ”Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fungsi sinkronisasi kita, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan itu terus kita sinkronkan,” tegasnya. (gus)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua