Pemblokiran Internet di Papua, YLKI: Harus Terukur dan Transparan

Rabu, 28 Agustus 2019 : 08.32
Tulus Abadi/dok
Jakarta - Langkah pemblokiran internet di Papua oleh Kementerian Kominfo hendaknya dibarengi dengan indikator parameter yang terukur dan transparan. Pemblokiran internet di Papua, dengan segala plus minusnya bisa dimengerti.

Terutama jika dimensinya adalah situasi terkini di Papua Barat. Namun Pemerintah seperti melempar handuk terkait dampaknya, khususnya dari potensi pelanggaran hak hak konsumen, yang telah membeli paket internet dari operator.

Paket internet yang telah dibeli tidak bisa digunakan secara optimal. "Seharusnya pemerintah bertanggungjawab terhadap hal ini," jelas Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers, Selasa 27 Agustus 2019.

Saat ini banyak keluhan dan pengaduan konsumen terkait hal itu. Banyak konsumen menuntut ganti rugi dan melakukan aksi demontrasi ke operator untuk menuntut ganti rugi.

Tuntutan masyarakat sebagai konsumen adalah benar, sesuai haknya. Namun harusnya tuntutan itu ditujukan kepada pemerintah, Kementerian Kominfo, bukan kepada operator.

"YLKI mendesak agar pemblokiran itu dilakukan dengan indikator dan parameter yang terukur, jelas dan transparan," demikian Tulus. (rhm)

Rekomendasi