menu
search

Koster Ingin Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada di Bali Hingga 85 Persen

Sabtu, 03 Agustus 2019 : 17.00
Gubernur Bali Wayan Koster
Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada bisa mencapai 85 persen. Meski indeks demokrasi Bali terbaik kedua di Indonesia, Koster juga meminta agar secara kualitas makin terus ditingkatkan.

Peningkatan kualitas demokrasi yang gilirannya ikut memajukan mutu pembangunan sebetulnya dapat dilakukan melalui sinergisitas dengan desa adat sebagai bagian unsur kearifan lokal Bali.

Koster memberi sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (1/8/2019).

Khusus terkait penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Koster mengatakan, secara substansi ada unsur-unsur yang perlu dibenahi agar makin berkualitas. Pihaknya terus mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat.

“Tentu saja kepentingan kita adalah tidak saja angka partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya tinggi. Yang berikutnya kita bangun adalah penyelenggaraannya yang lebih bagus secara keseluruhan,” ujarnya.

Dia mengajak penyelenggara pemilu agar memanfaatkan kearifan lokal yang bertujuan guna meningkatkan kualitas demokrasi di Bali. Misalnya dalam tata laksana di lapangan menyangkut pemasangan baliho, sosialisasi dan sebagainya dengan menggandeng desa adat untuk menciptakan Pilkada yang tertib.

“Gunakan kearifan lokal kita di Bali untuk menyatukan, untuk menumbuhkan semangat berdemokrasi,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Gubernur Koster merancang pemberian reward berupa program kepada desa yang tingkat partisipasi pemilihnya tinggi.

Dengan begitu ia berharap, tingkat partisipasi pemilih akan mampu mencapai angka 85 persen, sehingga kualitas pemilu juga ikut membaik.“Nanti semua target KPU kabupaten/kota minimum 85 (persen),” sebutnya.

Hal tersebut lanjut dia dimungkinkan dengan pola sosialisasi yang mensinergikan antara desa dinas dengan desa adat. Bahkan menurutnya pola ini mampu menekan biaya pemilu. Misalnya dengan melakukan sosialisasi dalam forum sangkep.

Penggunaan anggaran yang rasional, efektif dan efisien sekaligus menjadi pesan Gubernur Koster kepada penyelenggara pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Bukan pemimpin karena politik uang. (riz)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua