Kemendag Bongkar Praktek Kecurangan Empat SPBU di Bali

Selasa, 27 Agustus 2019 : 19.40
ilustrasi/net
Badung - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan berhasil membongkar praktek kecurangan empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Bali.

Sebelumnya, Kemendag telah mengantongi laporan dan data perihal praktek tidak terpuji SPBU hingga akhirnya dilakukan inspeksi mendadak (sidak) pada SPBU di Kabupaten Badung dan Bangli, Selasa (27/8/2019).

Masalah ini menjadi atensi sampai ke pusat, sampai-sampai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono turun langsung memimpin sidak.

Sidak ini merupakan tindak lanjut kegiatan pengawasan yang sebelumnya dilakukan dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari SPBU yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang metrologi legal.

"Dari sidak di Badung, petugas menemukan dua SPBU yang patut diduga terindikasi melakukan kecurangan. Pada SPBU tersebut ditemukan kawat segel tanda jaminan pada pompa ukur dalam kondisi terputus," beber Veri.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil pengujian, kebenaran kuantitasnya melebihi batas kesalahan yang diizinkan (BKD). Pada sidak ini, Veri juga memberikan pengarahan kepada pemilik SPBU agar tidak merusak kawat tanda tera yang dibubuhkan pada pompa ukur BBM tersebut.

Pengawas metrologi telah memasang segel metrologi sebagai bentuk pengamanan pada saat melakukan pengawasan. Sebelumnya, Direktorat Metrologi telah melakukan kegiatan pengawasan SPBU di sembilan kabupaten/kota provinsi Bali pada 6—9 Agustus 2019.

Dari pengawasan yang dilakukan, empat SPBU diduga terindikasi melakukan kecurangan, yaitu dua di Kabupaten Bangli dan dua di Kabupaten Badung salah satunya di Jalan Sunset Road, Kuta.

Berdasarkan hasil pengawasan di Bangli, telah ditemukan adanya dugaan pemasangan alat tambahan pada pompa ukur berupa rangkaian elektronik printed circuit board (PCB) di dua SPBU yang diawasi tersebut.

Menurut Veri, SPBU yang diawasi ini, patut diduga melanggar Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 27 jo Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

"Apabila terdapat bukti pelanggaran pidana akan ditindaklanjuti ke proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya. Ia mengungkapkan, BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat.

Dengan demikian, ketersediaan BBM akan berpengaruh terhadap kestabilan dan keamanan perekonomian di dalam negeri. "Oleh karena itu, pemerintah menganggap penting menjaga ketersediaan, pendistribusiannya, serta jaminan kebenaran hasil pengukuran sampai ke masyarakat,” demikian Veri.

Pengawasan metrologi legal merupakan salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengamanatkan kepada instansi pemerintah yang ditugaskan dalam pembinaan untuk melaksanakan pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Selama 2019 telah dilakukan pengawasan SPBU di 33 kabupaten/kota dari delapan propinsi, yaitu di Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Maluku Utara, dan Gorontalo. (rhm)

Rekomendasi