menu
search

Keluarga Harapkan Kebenaran Terungkap dalam Polemik Yayasan Al Ma'ruf

Jumat, 16 Agustus 2019 : 09.52
Ilustrasi/net
Denpasar - Ahli waris keluarga pendiri Yayasan Al Ma'ruf mengharapkan pihak berwenang bisa mengungkap kebenaran dalam polemik yang terjadi di yayasan beralamat di Jalan Angsoka, Cargo Permai, Ubung, Denpasar.

Terkini, sesuai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan alias SP2HP bernomor B/476.a4/VIII/2019/Reskrim yang dikeluarkan Polresta Denpasar, Rabu (14/8) diketahui pembina Yayasan Al Ma’ruf, H S telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka H S, terkait dengan laporan bernomor LP/1114/VIII/2018/Bali/Resta Denpasar tertanggal 31 Agustus 2018 dengan pelapor Hajjah Siti Qomariah tentang tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).

Merespons status tersangka tersebut, putra kedua alm. Haji Ahmad Zaini Mustafa, HM Saifudin mengapresiasi kinerja Polresta Denpasar. Dia menekankan pelapor sangat berharap kebenaran yang hakiki segera terbukti.

“Kami sekeluarga ingin membuktikan siapa sebenarnya yang berhak atas peninggalan almarhum,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Satreskrim Polresta Denpasar menetapkan tersangka, setelah menghadirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diketahui pula telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dari Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar.

Polisi telah melakukan gelar perkara dengan hasil rekomendasi penyitaan terhadap salinan warkah (dokumen) sertifikat hak milik (SHM) nomor 3454/Ubung Kaja seluas 2000 meter persegi atas nama Ahmad Machrus Zen, Badi’atussolihah, Hajjah Suryani, dan Lailatul Qodriyah yang dilegalisir di Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Diduga balik nama SHM yang semula atas nama pendiri Yayasan Al Ma’ruf, Haji Ahmad Zaini Mustafa (alm.) ini cacat hukum. Dalam proses balik nama SHM itu, H S, tidak melibatkan pelapor Hajah Siti Qomariah yang merupakan istri sah almarhum Haji Ahmad Zaini Mustafa.

Petapan status tersangka HS telah ditandatangani Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol I Wayan Arta Ariawan, SH, SIK,MH pada Rabu (14/8/2019). Terpisah, kuasa hukum HS, John Korasa menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan wewenang mutlak penyidik.

“Nanti kita akan lihat dan tanyakan dasar hukum dan dua alat bukti berupa apa saja yang penyidik miliki sehingga menetapkan klien saya sebagai tersangka Pasal 263 KUHP,” ucapnya.

Jika ternyata dasar penetapan kliennya sebagai tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, John Korasa mengaku siap mempraperadilkan Polresta Denpasar. “Ada lembaga praperadilan yang akan menguji tentang sah tidaknya penetapan klien saya sebagai tersangka,” tegasnya.

Selain sebagai tersangka di Polresta Denpasar, HS juga dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. HS diduga melakukan penggantian pengurus yayasan secara sepihak alias tidak sah. Pasalnya, rapat pembina tidak dihadiri pembina yayasan lainnya. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua