Gubernur Bali Ungkap PT Pelindo III Banyak Lakukan Pelanggaran Lingkungan

Minggu, 25 Agustus 2019 : 20.10
Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan keterangan pers
Denpasar - Gubernur Bali I Wayan Koster memaparkan alasan penghentian reklamasi oleh PT Pelindo III karena BUMN tersebut banyak melakukan pelanggaran lingkungan.

Karenanya, Koster telah bersurat surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III, ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.

Dijelaskan Koster, pihaknya menrmukan sejumlah pelanggaran dalam pengurukan lahan serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan dokumen yang ada, reklamasi dilakukan Pelindo III terhadap lahan seluas 85 Ha yang terdiri atas lokasi Dumping I seluas 38 Ha dan lokasi Dumping II seluas 47 Ha telah dilakukan melalui proses administrasi mulai tahun 2012, kegiatan pelaksanaan pengembangan mulai tahun 2017, dan pada saat ini sedang berjalan dengan capaian progress 88,81%.

“Dampak lingkungan yang terjadi berupa rusaknya lingkungan yang sangat parah dan mengakibatkan kematian vegetasi hutan mangrove beserta ekosistem lainnya seluas + 17 Ha berlokasi di Timur Laut lokasi Dumping II," sebut Koster dalam keterangan resminya, Minggu (25/8/2019).

Kondisi tersebut terjadi karena ada pelanggaran pengerjaan teknis yaitu tidak dibangunnya tanggul penahan/revetment dan tidak dipasangnya Silt Screen sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada dokumen AMDAL.

Selain itu kegiatan pengembangan yang semakin meluas mengakibatkan terganggunya wilayah yang disucikan dan hilangnya keindahan alam di kawasan perairan Teluk Benoa, sehingga telah mendapat protes dan reaksi dari berbagai komponen masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran serta kerusakan vegetasi mangrove ini ditemukan oleh Tim Monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sejak Februari 2019, Tim Monitoring sudah melakukan empat kali kunjungan lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran serta kerusakan lingkungan.

"Temuan ini telah kami laporkan kepada gubernur,” Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja menambahkan.

Gubernur Koster kembali mengingatkan, Visi Pembangunan Daerah Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali," Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, yang mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya".

Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala, diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali.

“Sejalan dengan visi tersebut, DPRD Provinsi Bali telah mengesahkan Revisi PERDA No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali yang telah menegaskan bahwa Teluk Benoa adalah merupakan Kawasan Konservasi,” tegas gubernur yang Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.

Oleh karena itu, Gubernur Koster menyatakan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa sebagai Marine Tourism Hub di Kota Denpasar tidak sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali; Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Perlu dipahami segala dampak akibat pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Bali yang mengganggu keseimbangan dan kesucian Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali pada akhirnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Bali,” tutupnya.

Hingga kini, belum diperoleh tanggapan dari pihak PT Pelindo III, terkait surat yang dilayangkan Gubernur Bali untuk menghentikan aktivitas reklamasi di sekitar Pelabuhan Benoa. (rhm)

Rekomendasi