menu
search

BI Dorong Pemanfaatan Era Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas

Kamis, 29 Agustus 2019 : 18.37
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memnberikan keterangan pers di Kuta, Bali
Badung - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan dalam memanfaatkan era digitalisasi diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas moneter.

Salah satu respon kebijakan bank sentral (BI) adalah melalui melalui Visi Sistem Pembayaran 2025: bagaimana mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital.

"Kita mendorong perbankan untuk mengembangkan digitalisasi dan bagaimana fintech tetap interlink dengan digitalisasi perbankan, agar tidak terjadi shadow banking," tegasnya dalam konferensi pers di Kuta, Badung, Kamis (29/8/2019).

Selain itu, berbagai inovasi di sektor riil baik di start-up fintech maupun perbankan terus ditumbuhkan dan harus seimbang antara inovasi dengan perlindungan konsumen, cyber risk, dan pengembangan bisnis.

"Dalam visi sistem pembayaran (SP) ini, juga memasukkan kepentingan nasional, antara lain: kebijakan GPN, QRIS," sambungnya.

Pada bagian lain, Perry, mengungkapkan, banyaknya negara yang mengandalkan internal seiring semakin menegangnya perdagangan internasional. Arus modal antar negara tidak hanya dijelaskan pada perbedaan suku bunga/yield tapi juga pada risiko dan volatilitas nilai tukar.

Respon kebijakan termasuk dari bank sentral, tidak hanya mengandalkan suku bunga. Efektivitas suku bunga menjadi kurang efketif.

Terlihat di sejumlah negara maju, suku bunga sudan 0% tapi kurang mampu menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan, sehingga beberapa negara maju melakukan kebijaka Quantitative uang beredar.

Mandat bank sentral di beberapa negara tidak hanya menjaga inflasi tapi juga stabilitas sistem keuangan, sehingga kebijakan makroprudensial menjadi penting

"Semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi dan keuangan. Munculnya digitalisasi khususnya keuangan, jasa keuangan (mobilisasi dana, pembiayaan ekonomi, sistem pembayaran) banyak dilakukan oleh fintech. Hal ini perlu direspon oleh pengambil kebijakan termasuk bank sentral," katanya menegaskan.

Di pihak lain, bagaimana pengambil kebijakan khususnya bank sentral merespon menurunnya globalisasi dan meningkat ya digitalisasi, kata Perry, pengambil kebijakan perlu menempuh bauran kebijakan.

Dibidang moneter: kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya, pengendalian likuiditas. Makroprudensial: kebijakan uang muka, rasio intermediasi prudensial.

Tidak kalah pentingnya, perlun diperkuat sinergi dan koordinasi antar kebijakan. Masing2 otoritas mempunyai kewenangan, independensi dan tools.

"Agar efektif, harus diperkuat dengan sinergi (koordinasi kebijakan). Perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi agar kebijakan dipahami oleh pelaku ekonomi," tutup Perry yang juga Ketua Ikatakan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua