menu
search

118.554 WP di Bali Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Selasa, 06 Agustus 2019 : 15.36
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra
Denpasar - Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali hingga saat ini tercatat 118.554 wajib pajak menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Karena itu, guna mendorong dan memotivasi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Provinsi Bali kembali memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB.

Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di sektor Pajak Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan hal itu pada acara Sosialisasi Pemberlakuan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, bertempat di Ruang Rapat, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Senin (5/8/2019).

"Pemberlakuan pemutihan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus s/d 6 Desember 2019," kata Indra menambahkan. Untuk itu diharapkan masyarakat yang selama ini masih menunggak dapat menunaikan kewajibannya.

“Data yang saya dapat dari Kepala Bapenda sampai tahun 2019 ini diperkirakan sebanyak 118.554 Wajib Pajak (WP) masih melakukan tunggakan pembayaran pajak," sebut Indra.

Dari jumlah tersebut diperoleh asumsi sebesar Rp 63.352.638.900 milyar pendapatan yang seharusnya diperoleh dan seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali.

Pihaknya berharap dengan diberlakukan kembali pemutihan ini masyarakat yang masih menunggak dapat segera membayar pajaknya agar tidak sampai berlarut-larut tunggakan yang dimiliki.

“Kebijakan ini merupakan kebijakan insidental, tidak setiap tahun kita lakukan, jadi karena tahun ini dibukakan kesempatan untuk pemutihan maka manfaatkanlah dengan baik”, pesannya.

Kebijakan ini diberlakukan juga sebagai upaya memperbaiki dan penyempurnaan/cleansing data base Kendaraan Bermotor yang ada saat ini. Untuk itu, Ia meminta kerjasama yang baik dari seluruh Wajib Pajak di Bali.

Dia meminta aparatur pelayan pajak, agar melakukan pelayanan dengan cepat, tepat dan cermat. Masyarakat yang sudah mau datang untuk membayar pajak jangan diperlambat.

"Buatlah mereka nyaman dalam pelayanan yang diberikan, apabila syarat yang dibawa sudah lengkap segera diurus dengan waktu yang sesingkat-singkatnya”, tutupnya. (riz)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua