menu
search

Pendatang Dipungut Rp 350 Ribu, Polres Bangli Tangkap Dua Kelian Banjar

Senin, 29 Juli 2019 : 19.39
Polres Bangli merilis penangkapan dua pelaku pungli di Desa Kintamani/ist
Bangli - Dua orang yang menjabat Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas di Desa Kintamani Kabupaten Bangli diringkus polisi karena diduga melakukan pungli terhadap penduduk pendatang sebesar Rp350 ribu.

Tindakan pelaku berinisial (AU) dan (DL) dikategorikan melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap Penduduk pendatang atau penduduk non permanen di sebuah banjar di Desa Kintamani Bangli.

Keduanya, diamankan Timsus Polres Bangli dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sabtu (19/7/2019) di rumah pelaku AL.

Pelaku (AU) dan (AL) diamankan dengan barang Bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah), Buku catatan warga penduduk pendatang musiman yang sudah membayar.

Selain itu, 1 (satu) buah setampel Kelian, 1 (satu) buku besar catatan penduduk,1 (satu) buah bolpoint dan1 (satu) Bendel berkas administrasi. Kedua pelaku diduga melakukan pungutan berupa uang kepada penduduk pendatang/non permanen yang tinggal di wilayah Desa Kintamani, Kecamatan Kintamanim

Modusnya, kedua pelaku mendatangi tempat tinggal penduduk pendatang/non permanen diwilayah Desa Kintamani yang didampingi Pecalang adat dengan maksud melakukan pendataan penduduk.

Saat pendataan itulah, pelaku menyampaikan kepada penduduk pendatang berkewajiban untuk melaporkan diri kepada kepala lingkungan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengikat terhadap keberadaan penduduk pendatang di wilayah Desa Kintamani.

Kasat Reskrim Polres Bangli AKP M. Akbar Eka Putra Samosir menjelaskan, Kedua pelaku juga mewajibkan penduduk pendatang untuk mengisi formulir dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan dusun dengan kewajiban membayar sejumlah Rp. 350.000.

Surat rekomendasi Kelian Banjar Dinas setempat, agar dapat dipertimbangkan untuk menjadi penduduk Desa Kintaman. Juga, surat Pernyataan selaku penampung penduduk pendatang, Selanjutnya formulir yang telah diisi biodata penduduk pendatang dan ditandatangani diserahkan kembali kepada pelaku DL.

"Sementara uang sebagai persyaratan mematuhi aturan dusun sebesar Rp. 350.000,- diserahkan kepada pelaku (AU)," sebut Samosir dalam keterangan resminya, Senin (29/7/2019).

Samosir menegaskan, perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan melawan hukum karena pungutan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Desa Kintamani dan bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Pelaku telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku perangkat desa dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang dengan alasan nantinya akan digunakan untuk membantu oprasional dan pembangunan sarana dan prasarana di banjar setempat.

“Dulunya memang ada Peraturan Desa Kintamani mengenai pungutan tersebut, namun sejak tahun 2015 peraturan tersebut telah dihapus namun yang bersangkutan masih tetap melakukan pungutan hingga kini," imbuh Samosir.

Kedua pelaku kini dijerat dengan Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP atau Pasal 368 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. (riz)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua