menu
search

Menteri Susi Akui Sulit Menjerat Warga Asing Pemilik Kapal Penangkap Ikan Ilegal

Rabu, 24 Juli 2019 : 18.49
Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat membuka pelatihan internasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan maritim Nallroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Pusat
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengakui selama lima tahun terakhir telah mampu menenggelamkan kapal penangkap ikan ilegal di perairan Indonesia namun belum mampu menjerat warga asing pemilik kapal.

Susi menyampaikan hal itu saat membuka pelatihan pelatihan internasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan maritim Nallroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan di empat lokasi, yaitu Tegal, Yogyakarta,Sukabumi, dan Jakarta pada 22-28 Juli 2019. Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama negara-negara berkembang melalui sharing ilmu pengetahuan untuk pembangunan bersama.

Indonesia sebagai emerging country dan middle income country turut memegang peran penting dalam mendukung kesejahteraan global.

Untuk itu, di bawah kerangka KSS, Indonesia berbagi pengalaman best practice melalui program kerja sama teknik di berbagai bidang yang menjadi keunggulan Indonesia, termasuk bidang perikanan.

Selain itu, peningkatan peran Indonesia dalam KSST ini juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut, sebagai pemberi bantuan dalam KSST ini, Indonesia memperoleh beberapa keuntungan.

"Ada tiga keuntungan yang bisa didapat Indonesia sebagai negara pendonor, yaitu meningkatkan hubungan politis, diplomasi ekonomi, serta diplomasi sosial budaya," tutur Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, peran KKP dalam KSST ini adalah dengan pemberian pelatihan dan pengiriman tenaga ahli ke negara-negara sahabat.

Sebagai salah satu sumber pangan, pelatihan di bidang perikanan menjadi penting karena sektor pangan dinilai berkembang sangat pesat selama tiga dekade terakhir ini.

Pelatihan di bidang perikanan ini dilakukan karena berbagai program bidang kelautan dan perikanan Indonesia dinilai cukup sukses dan menjadi salah satu unggulan. Terlebih lagi, perikanan merupakan salah satu sumber pangan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat dunia.

Oleh karena itu, KKP memberikan pelatihan melalui sharing views and knowledge dengan bertukar pengalaman pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dengan negara peserta.

“Kita harus memenuhi kebutuhan pangan melalui kecukupan protein untuk manusia di dunia ini yang setiap tahun semakin bertambah," ucapnya.

Untuk itu, dalam pelatihan ini, Indonesia akan berbagi pengetahuan dan keterampilan budidaya ikan berkelanjutan dengan sistem akuakultur yang meliputi bagaimana memilih indukan, teknik pemijahan.

Kemudian, pemeliharaan benih, pembuatan pakan, teknologi budidaya mina padi, pemberantasan illegal fishing, pembuatan aplikasi pemantauan penangkapan ikan, aplikasi Nelayan Pintar (Nelpin).

Selain itu pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, pengoperasian gill net millennium, prosedur penanganan hasil tangkapan di pendaratan ikan, pengembangan bisnis perikanan dan SDM perikanan, dan sebagainya.

Di sini banyak negara-negara Afrika dan Pasifik, mereka punya problem kita 5 tahun yang lalu (IUU Fishing). Nah, kita sudah tidak ada karena lima tahun lalu kita sudah selesaikan.

"Tetapi kita menyelesaikannya juga cuma menenggelamkan, pemilik kapalnya di luar negeri belum bisa kita tarik untuk bertanggung jawab," tandasnya.

Jadi kita selenggarakan ini untuk melatih mereka menganalisa kejahatan-kejahatan IUU Fishing.Selain itu juga kooperasi bersama supaya kita bisa saling berbagi informasi,” jelas Menteri Susi.

Indonesia sudah mampu dan sudah selayaknya memberikan bantuan internasional meskipun dengan keterbatasan kapasitas. Namun, di tengah keterbatasan yang ada, Indonesia tetap harus memperoleh manfaat maksimal dari bantuan yang diberikan.

Oleh karena itu, pemberian bantuan internasional harus dilakukan secara selektif dan terukur.

Secara khusus workshop ini membahas dua topik High Level Panel Blue Papers. Blue Papers yang dibahas dalam HLP ini adalah BP 15 on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan BP 16 on Transnational Organized Crime in Fisheries.

BP 15 Indonesia membahas mengenai beberapa modus operandi praktik IUU Fishing di wilayah ZEE maupun laut lepas, kelemahan sistem yang secara tidak langsung mendukung praktik IUU Fishing, dan solusi untuk membenahi pengelolaan laut agar terbebas dari praktik IUU fishing.

Modus operandi tersebut termasuk transshipment at-sea alias alih muat kapal di laut, penggunaan flags of convenience di laut lepas untuk menghindari pemantauan dan penegakan hukum, dan ports of convenience untuk menghindari inspeksi yang ketat.

Selain itu, BP 15 membahas mengenai permasalahan lainnya yang mengancam keamanan maritim, seperti tindak pidana penyelundupan secara ilegal, perdagangan orang, perbudakan, dan pembajakan. Sedangkan pada BP 16, Indonesia membahas mengenai kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime).

Sementara itu, Menteri Susi mengatakan, dalam rangka pemberantasan IUU Fishing ini, tidak cukup hanya dengan penerapan Port State Measure Agreement di mana setiap pelabuhan dilarang menerima hasil tangkapan kapal ilegal.

Namun, harus dibarengi dengan pelarangan transshipment at sea (bongkar muat di tengah laut).

“Penanggulangan illegal fishing dengan pelarangan kapal asing hanya akan efektif jika dilakukan pelarangan transshipment. Karena tanpa pelarangan transshipment mereka tetap bisa melakukan alih tangkapan ilegal di tengah laut, tanpa dilaporkan ke pelabuhan,” ucapnya.

Saat ini Indonesia terus mengajak negara-negara di dunia untuk membuka data Vessel Monitoring System (VMS) sebagai bentuk transparansi kegiatan perikanan. Selain itu, Indonesia juga terus berupaya menjaring komitmen negara lainnya untuk mengakui IUU Fishing sebagai transnational organized crime.

Menurutnya, saat ini telah ada 6 negara yang membuka data VMS ke publik. Selain itu, 16 negara telah mengakui IUU Fishing sebagai transnational organized crime. Namun untuk menjadikannya sebagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia butuh dukungan minimal dari 70 negara.

"Jadi saya pikir tidak boleh pesimis, ya kita harus terus berusaha. Dan illegal fishing di mana pun ya harus dibasmi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri,” tegas Susi. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua