menu
search

Kompetisi Inovasi, Mendagri Tjahjo Klaim Si Juwita Diadaptasi 641 Lembaga

Selasa, 02 Juli 2019 : 23.30
Mendagri Tjahjo Kumolo memaparkan inovasi Kemendagri mengawali Top Inovasi Pelayanan Publik 2019 /humas kemenpanrb
Jakarta - Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online Untuk Mewujudkan Single Identity Number atau disebut Si Juwita salah satu inovasi Kemendagri telah diadaptasi 641 lembaga untuk berbagai kepentingan pelayanan publik hingga pengungkapan kasus kejahatan.

Simak: Cabut Perda Miras, Mendagri Diminta Letakkan Jabatan

Lima kementerian/lembaga membuka hari pertama tahapan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019.

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan menampilkan dua inovasi, Kementerian Keuangan tampil dengan empat inovasi, sedangkan Badan Pusat Statistik serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menampilkan masing-masing satu inovasi.

Simak: Kontroversi Perizinan Investasi Meikarta, Mendagri Tjahjo "Clear and Clean"

Presentasi ini dilakukan di Ruang Sriwijaya, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (02/07).

Sesi pertama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempresentasikan inovasinya yang dinamakan Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online Untuk Mewujudkan Single Identity Number atau disebut Si Juwita.

Simak: Mendagri Perintahkan Layanan Adminduk Tetap Buka Sabtu dan Minggu

Kata Tjahjo, Si Juwita menyatukan satu sumber data kependudukan untuk banyak manfaat bagi Lembaga pengguna secara Online bertujuan untuk mewujudkan SIN berbasis e-government berupa tata kelola pelayanan publik dalam transformasi digital yang dengan mudah beradaptasi atas perkembangan teknologi informasi.

“Tujuan inovasi ini adalah peningkatan kualitas layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal dalam mewujudkan ekosistem data dan dokumen kependudukan untuk semua keperluan yang terintegrasi dan terkolaborasi,” jelas Tjahjo Kumolo.

Simak: Mendagri Tjahyo Bantah Perintahkan Cabut Perda Pelarangan Miras

Inovasi ini memiliki potensi dan terbukti telah diterapkan dan diadaptasi oleh 641 lembaga. Sejumlah 2.928.486.605 NIK sudah digunakan dan diakses melalui inovasi ini.

NIK dalam aplikasi ini digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti pengurusan BPJS, perbankan, asuransi, hingga digunakan oleh Bareskrim Polri untuk pengungkapan kasus kejahatan.

Simak: Mendagri Tjahjo Ingin Hidupkan Kembali Siskamling Swadaya Masyarakat

Kemudian, inovasi kedua Kemendagri, adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran atau “Supertajam”. Inovasi ini lahir dengan tujuan untuk memudahkan penduduk dalam mendapatkan akta kelahiran jika penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan.

Persyaratan dimaksud adalah surat keterangan kelahiran dari dokter/bidang/penolong kelahiran, orang tua tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan atau Berita Acara Pemeriksaan kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya.

Simak: Mendagri Tjahjo Kumolo Apresiasi Denpasar Smart City

“Dengan SPTJM, seorang anak dapat memiliki akta kelahiran dengan mudah,” imbuh Menteri Tjahjo.

Apabila seseorang tidak memiliki akta kelahiran, maka keberadaan dan masa depannya akan kurang terlindungi. Mereka juga akan sulit mengakses pelayanan publik serta rentan terhadap tindak kriminal, diantaranya perdagangan dan perkawinan anak.

Simak: Hambat Investasi Perizinan Pemerintah Batalkan 3.143 Peraturan Daerah

Diluncurkan pada 16 Mei 2016, program ini berhasil meningkatkan kepemilikan akta kelahiran anak. Pada akhir tahun 2017 meningkat drastis menjadi sebanyak 68.846.584 (85,20%) dari jumlah anak 80.281.466. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua