menu
search

Harga Rendah Resahkan Petani, KPPU Siapkan Putusan Dugaan Kartel Garam

Sabtu, 27 Juli 2019 : 13.57
Surabaya - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menyiapkan putusan yang akan dibacakan dalam perkara dugaan kartel garam.

Ditengah keresahan petani garam Madura akhir – akhir ini akan rendahnya apresiasi pasar terhadap garam yang mereka hasilkan, KPPU saat ini sedang menyiapkan putusan Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia.

"Ada terlapor 7 pelaku usaha dalam perkara dugaan kartel," jelas Kepala KPPU Kantor Wilayah IV yang membawahi Jatim, Jateng, DIY, Bali, NTB dan NTT," ujar Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya, Dendy R. Sutrisno dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2019).

Ketujuh terlapor masing-masing PT Garindo Sejahtera Abadi (GSA), PT Susanti Megah (SM), PT Niaga Garam Cemerlang (NGC), PT Unicem Candi Indonesia (UCI), PT Cheetam Garam Indonesia (CGI), PT Budiono Madura Bangun Persada (BMBP) dan PT Sumatraco Langgeng Makmur (SLM).

Dendy menambahkan, Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018 yang di Ketuai Dinni Melanie dengan Anggota Guntur Saragih Saputra dan Yudi Hidayat dijadwalkan akan membacakan Putusan Perkara a quo pada Senin, 29 Juli 2019 Pukul 15.30 WIB di Jakarta.

"Kasus dugaan kartel garam ini merupakan inisiatif KPPU yang mulai masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan sejak 11 Desember 2018," tuturnya.

Kemudian, ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dengan mendalami 7 pelaku usaha tersebut di atas yang diduga melakukan kartel dalam bentuk pengaturan pemasaran garam industri aneka pangan di Indonesia pada 2015 dan 2016, yang mengakibatkan kelangkaan pasokan dan diikuti kenaikan harga.

Selain fokus untuk menyiapkan Putusan Dugaan Kartel Garam, KPPU melalui Kanwil IV telah menerjunkan tim ke lapangan sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan saat ini terus melakukan pengumpulan data dan informasi seputar rendahnya harga garam di tingkat petani garam. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua