menu
search

YLKI Minta Pemerintah Hentikan Wacana Mendatangkan Maskapai Asing

Minggu, 23 Juni 2019 : 12.18
Ilustrasi/dok
Jakarta - Pemerintah diminta menghentikan wacana mendatangkan maskapai asing karena dinilai tidak lazim dan banyak menabrak regulasi penerbangan baik level nasional dan internasional.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyampaikan hal itu dalam menanggapi wacana pemerintah yang akan mendatakan maskapai asini guna mendukung dunia penerbangan di Tanah Air.

"Seharusnya pemerintah fokus untuk menata industri penerbangan nasional agar lebih efisien, mempunyai keberlanjutan finansial yang baik," ungkapnya dalam keterangan tertulis Sabtu, 21 Juni 2019.

Tak kalah pentingnya bagaimana industri penerbangan dalam negeri, mempunyai daya saing tinggi di tingkat global, plus endingnya makin optimal dalam meningkatkan pelayanan pada konsumen.

Diketahui, pemerintah kembali menurunkan tiket pesawat, kali ini untuk jenis maskapai _no frill_ atau LCC (Low Cost Carrier, pesawat berbiaya rendah). Menurutnya, jika tujuannya untuk mendorong agar tiket pesawat lebih terjangkau masyarakat, maka upaya ini patut diapresiasi.

Diharapkan intensitas masyarakat untuk terbang lebih meningkat karena tarifnya lebih terjangkau. Memang selama 6 bulan terakhir semua maskapai menggunakan "tarif tinggi", termasuk maskapai kategori LCC. Dampaknya jumlah penumpang turun signifikan.

Hanya sajqla, jika dicermati secara mendalam, intervensi pemerintah untuk menurunkan tiket pesawat adalah bentuk anomali, bahkan inkonsistensi, khususnya terhadap kebijakan formulasi tiket pesawat, yang berbasis TBA (Tarif Batas Atas).

Sebab baik untuk maskapai full services_ dan atau LCC, belum ditemukan kasus adanya pelanggaran TBA. "Jadi apa salahnya mereka menggunakan tarif tinggi yang nota bene mengacu pada TBA yang dibuat oleh pemerintah sendiri," ucapnya.

Selaini itusekalipun pemerintah berdalih bahwa kebijakan menurunkan tiket pesawat juga memerhatikan keberlangsungan maskapai; tetapi terlihat pemerintah mau menangnya sendiri.

Karena pemerintah tidak mau _sharing of burden, alias "membagi beban". Taruhlah komponen tarif pesawat diturunkan, tetapi pemerintah tidak berkontribusi langsung untuk menurunkan besaran tiket pesawat.

Dalam konteks ini, seharusnya pemerintah menghapus PPN pada tiket pesawat. Dihapuskannya PPN tiket pesawat, otomatis akan menurunkan besaran tiket pesawat secara signifikan. Jika selama ini fenomena tingginya tarif pesawat karena praktik kartel, kenapa bukan hal ini yang dibongkar lebih dulu.

Jadi, pemerintah bisa mendorong dan bersinergi dengan KPPU untuk mempercepat hasil penyelidikannya terkait adanya dugaan praktik kartel setelah terjadi duopoli dilakukan dua maskapai besar di Tanah Air. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua