menu
search

Terima 480 Aduan, BPKN Targetkan 35 Persen Pulihkan Hak Konsumen

Selasa, 18 Juni 2019 : 08.36
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas B Sitinjak usai berdiskusi dengan jajaran Federasi Advokat Seluruh Indonesia (Ferari) Bali
Denpasar - Selama kurun tahun 2018 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menerima 480 pengaduan yang ditargetkan 35 persen bisa terselesaikan untuk memulihkan hak-hak konsumen.

Wakil Ketua BPKN Rolas B Sitinjak menyatakan, sebagai lembaga negara yang salah satu tugasnya menerima aduan konsumen, terus berupaya membantu konsumen yang menjadi korban dari praktek-praktek zalim dan tidak bertanggjawab.

"Kami menjalankan tugas mulai melakukan survei, penguatan lembaga, advokasi dan menerima aduan kosumen," kata Rolas dalam diskusi ringan dengan para advokat di Kantor DPD Federasi Advokat Seluruh Indonesia (Ferari) Bal di Denpasar, Senin 17 Juni 2019.

Disebutkannya, pengaduan yang masuk lembaganya, mencapai 480 kasus. Artinya, hal itu menunjukkan semakin meningkatknya kepercayaan publik kepada BPKN. Pengaduan konsumen yang masuk bervariatif, mulai sektor perumahan, keuangan, obat hingga makanan.

Paling banyak, kata Rolas, adalah konsumen perumahan yang menjadi korban dari pihak developer dan perbankan.

"Khusus untuk pembiyana perumahan ini, negara terlalu sering membiarkan peristiwa, organisasi pembiayaan bank, di mana masyarakat membeli rumah, mengira sudah aman namun teryata di belakang hari ada masalah," katanya dalam acara yang dibuka Ketua DPD Ferari Bali I Made Ardana.

Rolas melanjutkan, pada faktanya, ketika konsumen telah membayarkan uang sebagai DP hingga pelunasan, bank tidak kunjung menghadirkan sertifikat. Padahal, dalam perjanjian konsumen dan bank, sertifikat dipegang pihak bank.

"Ratusan pengaduan yang kami terima, pihak bank memegang sertifikat, artinya selama ini, bank membiayai rumah bodong, ini yang paling massif terjadi," tutur Rolas yang juga Wakil Ketua DPP Ferari ini.

Selain konsumen perumahan, masalah yang kini mengancam konsumen tak kalah seriusnya adalah pembelian online yang memiliki bentuk macam-macam.

"Banyak konsumen menyampaikan aduan, banyak perusahana online yang mengaku hanya membuat aplikasi, sopir atau driver hanya sebagai mitra dan seterusnya, Ketika terjadi masalah, siapa yang bertanggungjawab," tandasnya.

Dengan melihat masih banyaknya sisi-sisi kekurangan yang harus diperbaiki dari UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan BPKN terlibat dalam penyusunan telah mengajukan revisi yang kini telah masuk dalam Prolegnas DPR.

"Mudah-mudahan tahun 2020, sudah mulai bisa dibahas," imbuhnya. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua