menu
search

Seleksi Jabatan, Gubernur Koster Ingin Wujudkan Birokrasi Kuat dan Profesional

Kamis, 27 Juni 2019 : 23.32
Gubernur Bali I Wayan Koster melantik PNS dalam jabatan fungsional Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemprov Bali
Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Bali yang menurut penilaiannya masih carut marut sehingga nantinya bisa lahir aparatur birokrasi yang kuat dan profesional.

Diakuinya, masih banyak pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian.

Karena itu, dengan penataan yang dilakukan, Koster ingin mewujudkan birokrasi kuat serta profesional untuk melakukan sebuah lompatan besar di periode pertama kepemimpinannya.

Koster menyampaikan hal itu, saat melantik PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemprov Bali, Kamis (27/6/2019).

Ditegaskan Koster mengurai, seleksi pengisian jabatan kali ini dilakukannya dengan cermat dan detail berdasarkan portofolio yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.

“Saya murni hanya melihat portofolio yang meliputi pangkat, bidang ilmu, pengalaman serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan bidang tugas sesuai tupoksi OPD,” terangnya.

Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini juga memahami kalau permasalahan dalam birokrasi saat ini masih carut marut.

Banyak penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar latar belakang pendidikan. Kondisi seperti itu terjadi di sejumlah OPD, salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali.

“Orang-orang teknis bidang kesehatan, pendidikan, pertanian ya ndak cocok di sana,” ujar Koster.

Dia menyoroti menumpuknya jumlah pegawai pada badan yang menangani bidang pendapatan tersebut. Hal itu, terjadi karena masih adanya mindset pegawai berebut ke ‘tempat basah’. Jika hal ini dibiarkan, ia yakin kinerja OPD tidak akan maksimal.

Dia memerintahkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala BKD segera melakukan penataan dan menempatkan orang-orang teknis ke OPD yang sesuai dengan keahliannya.

“Kembalikan mereka ke tempat yang cocok, agar ada kesesuaian antara disiplin ilmu dengan bidang tugas,” katanya menegaskan. Pengisian jabatan era kepemimpinannya juga mempertimbangkan keberadaan pegawai berpangkat tinggi yang terkatung-katung tidak memperoleh jabatan.

“Semuanya harus bersih sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dengan demikian, semua pegawai punya harapan berdasarkan kinerja dan kepangkatan,” tandasnya.

Melalui pola ini, Koster ingin menciptakan iklim yang kondusif di jajaran birokrasi sehingga seluruh jajaran dapat bekerja dengan fokus, tulus dan lurus dalam menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Masih dalam konteks penataan birokrasi, Koster juga memerintahkan BKD Provinsi Bali untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat mengukur kinerja pegawai, termasuk proses kenaikan pangkat secara otomatis.

Dengan situasi kondusif pada jajaran birokrasi, dia yakin bisa melakukan lompatan besar untuk Bali di periode pertama kepemimpinannya bersama Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).

“Kami ingin lompatan besar, kalau hanya biasa-biasa saja, tak ada gunanya,” tegasnya.

Pada acara yang dihadiri oleh Wagub Cok Ace dan Pimpinan OPD , Gubernur Wayan Koster melantik dua orang PNS pada jabatan fungsional widyaiswara ahli utama, 91 Pejabat Eselon III dan 187 Pejabat Eselon IV. (riz)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua