menu
search

Program Rehabilitasi Saluran Tambak Rakyat Kembali Digulirkan KKP

Sabtu, 29 Juni 2019 : 21.00
Acara pembahasan penandatanganan kontrak PITAP tahun 2019 di Jakarta
Jakarta - Program rehabilitasi saluran tambak rakyat atau biasa disebut Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) kembali digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program PITAP) ini digulirkan dalam rangka meningkatkan fungsi jaringan saluran irigasi tambak milik pembudidaya yang mengalami penurunan. Ada 10 paket di 10 kabupaten di 10 provinsi menjadi sasaran program tahun 2019 ini.

Sedang pada tahun 2018, yakni 8 kabupaten/kota di 7 provinsi dengan jumlah 16 paket. Setiap 1 paket panjang saluran tambak yang direhabilitasi sekitar 3,5 kilometer yang mampu mengairi tambak kurang lebih 70 ha.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menyampaikan itu saat acara pembahasan dokumen dan penandatangan kontrak PITAP tahun anggaran 2019, di Jakarta, baru-baru ini.

Kata dia, program yang dimulai sejak tahun 2013 hingga 2019 ini melibatkan peran masyarakat atau Kelompok Penggelola Irigasi Perikanan (Poklina) melalui kegiatan swakelola dan prinsip padat karya.

"Dengan konsep ini, diharapkan ada peran serta secara langsung serta partisipasi dari masyarakat," ujarnya. Kegiatan PITAP selain untuk merehabilitasi saluran irigasi tambak juga sangat bermanfaat bagi Poklina dalam memperkuat kelembagaannya.

Poklina juga berperan sebagai perwakilan dari pembudidaya ikan yang dapat ikut menjadi anggota komisi irigasi di tingkat kabupaten/kota dan menajdi wakil dari pembudidaya ikan dalam pemanfaatan air irigasi.

“Semua dukungan ini bermuara kepada ketersediaan air untuk kegiatan budidaya perikanan sehingga terjamin dan teratur setara dengan ketersediaan air untuk pertanian," ujar Slamet.

Dia meminta Poklina sebagai pelaksana PITAP agar bersungguh-sungguh dalam melakukan rehabilitasi saluran irigasi perikanan serta melakukan perawatan saluran setelah kegiatan PITAP selesai demi kepentingan bersama.

“Kita mengharapkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dalam memperkuat kelembagaan Poklina tersebut agar dapat duduk dalam komisi irigasi ditingkat kabupaten/kota," demikian Slamet. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua