Perusahaan Enggan Terima Tenaga Lokal, Begini Sikap Gubernur Bali

Rabu, 26 Juni 2019 : 21.31
Gubernur Bali I Wayan Koster
Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mengakui masih ada perusahaan yang enggan menerima tenaga lokal karena pertimbangan produktivitas dan daya saing.

Karena itu, Koster menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Dewan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Hal ini diungkapkan saat penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (26/5/2019).

Koster mengatakan, sesuai Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Yakni, untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala dan niskala. "Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah inisiatif cerdas dan bijak dalam kerangka pembangunan Bali berkelanjutan," katanya.

Adanya peraturan daerah ini, nantinya diharapkan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Selain itu, sebagai upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial.

Ia mendukung Ranperda ini, sebab Bali menghadapi permasalahan semakin sempitnya ruang untuk tenaga kerja lokal Bali yang berkaitan dengan profesionalisme, unsur-unsur yang bersifat lokal dan daya saing yang menurun.

Karena itu Perda ini sangat penting buat Bali dalam jangka panjang untuk memberikan proteksi kepada tenaga kerja lokal Bali. "Tentunya untuk menata ketenagakerjaan secara menyeluruh,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Terkait daya saing, Koster mengusulkan adanya pengaturan jam kerja. Pasalnya padatnya aktivitas ritual keagamaan yang mesti dilakoni masyarakat Bali hingga berpengaruh terhadap produktivitas sebagai karyawan.

“Yang kita atur adalah jumlah minimum kerja yang diperlukan perusahaan. Kalau izin, harus diganti pada hari lain, supaya tetap terpenuhi jam kerjanya,” kata politisi asal Desa Sembiran ini.

Anggota dewan diharapkan mempertimbangkan untuk mengatur hal ini agar tak digunakan sebagai dalih perusahaan untuk tidak menerima tenaga lokal Bali.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018. (riz)

Rekomendasi