menu
search

Menteri Susi Minta Petinggi Polri Usut Pelaku Intelektual Kejahatan di Perikanan RI

Minggu, 30 Juni 2019 : 08.15
Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat memgisi kuliah umum di PTIK /biro humas kkp
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para petinggi Polri bisa mengusut tuntas para pemilik kapal atau pelaku intelektual dalam aktivitas ilegal di perikanan Indonesia.

Hal itu disampaikan Susi saat mengisi kuliah umum kepada para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri tahun ajaran 2019 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisan Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Simak: Mampu Jaga Laut, Mahasiswa Juluki Menteri Susi dengan Sebutan Nyai

Susi menyampaikan, polisi memiliki peran yang sangat penting untuk turut menjaga kedaulatan Indonesia. Salah satunya, melalui peran menindak pemilik kapal perikanan asing yang melakukan aktivitas-aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Berkaca pada pengalamannya menangani kasus sebuah kapal pengangkut ikan besar bermuatan 3.000 ton ikan di Sabang, serta kapal-kapal lainnya seperti MV Viking dan STS 50 beberapa waktu silam.

Simak: Tidak Tamat Sekolah, Berkat Membaca Menteri Susi Miliki Pengetahuan Luas

Meskipun berhasil menangkap kapal dan menyita muatan ikan senilai Rp20 miliar yang berada di dalamnya, para pemilik kapal dan aktor intelektual yang sesungguhnya belum berhasil tersentuh aparat penegak hukum.

“Saya tengelamkan kapal 1.200 GT. Pemiliknya siapa dan di mana? Masa kapal segede itu tidak ada pemiliknya? Hal seperti ini tidak boleh terjadi,” sindirnya. KKP memiliki keterbatasan untuk menangani perkara serupa. Saat ini, KKP hanya mampu menghukum pelaku fisik/pelaku lapangan.

Simak: Awasi Kapal Asing, Menteri Susi Adopsi Teknologi Radar Pengawas Jepang

Oleh sebab itu, polisi diharapkan dapat mengisi peran untuk menindak para pemilik kapal pelaku aktivitas ilegal di laut dan pelaku intelektual lainnya guna memotong tali kejahatannya hingga tuntas.

Guna mengatasi hal tersebut, pendidikan dalam lembaga polisi harus semakin ditingkatkan agar kemampuan polisi dalam mengusut berbagai kasus kejahatan di laut pun menjadi lebih tepat sasaran.

"Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam arti yang luas harus dikuasai oleh para penyidik Polri," katanya menegaskan.

Simak: Tambang Bakal Habis, Menteri Susi: yang Masih Dimiliki Indonesia adalah Lautan

Negara maju, negara modern, negara yang sejahtera itu biasanya satu syarat utamanya, penegakan hukum berusaha untuk menuju ke arah yang berintegritas. Kemudian, diiringi oleh pembangunan kesejahteraan dan yang lainnya. Bila ini jalan, maka investasi bisnis akan hidup.

Menteri Susi menjelaskan, keseriusan untuk mengusut para pelaku kejahatan di laut sangat penting mengingat tingginya nilai ekonomi yang terdapat di dalamnya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan upaya pemberantasan illegal fishing yang memberikan berbagai dampak positif terhadap ekonomi selama 4,5 tahun terakhir.

Simak: Selama 4,5 Tahun Memimpin KKP, Menteri Susi Tenggelamkan 488 Kapal

Hilangnya kapal-kapal eks asing dari perairan Indonesia terbukti meningkatkan stok ikan di perairan Indonesia. Hal ini pun berdampak positif pada kesejahteraan hidup para nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta menjadikan laut kita saat ini tidak terlalu terbebani daya dukung ekosistemnya.

“Saya titipkan laut maritim kita kepada bapak-bapak semua. Menjaga laut masa depan bangsa itu adalah benar karena daratan kita akan berkurang, pertanian kita akan berkurang. Potensi kita ada di mana? Ya di laut,” tandasnya.

Sespimti merupakan sekolah yang diperuntukan bagi anggota Polri dan TNI yang berpangkat setingkat Komisaris Besar Polisi dan Kolonel yang akan naik pangkat ke Perwira Tinggi setingkat Brigadir Jenderal. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua