menu
search

Menteri Susi Antarkan KKP Raih Opini Terbaik BPK

Rabu, 12 Juni 2019 : 13.45
Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan anggota BPK RI Sofyan Djalil saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Keuangan KKP tahun 2018 di Kantor KKP/humas kkp
Jakarta - Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada laporan keuangan tahun 2018.

Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menyampaikan langsung hasil itu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut pejabat eselon 1 KKP, Koordinator Staf Khusus Satgas 115, pejabat eselon 2 KKP dan BPK-RI, Direktur Badan Layanan Umum (BLU) – Lembaga Pengelola Moda Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), serta para kepala bagian keuangan dan umum di lingkungan KKP.

“Saya mengucapkan selamat. Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini terbaik,” ucap Rizal dalam sambutan.

Ia menyampaikan, capaian ini tak lepas dari peningkatan realisasi anggaran yang dikelola oleh para pejabat komitmen di KKP. Selain itu, segi realisasi belanja, BPK RI juga mencatat perkembangan yang signifikan di bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rizal menilai, hal ini tak luput dari peningkatan ketersediaan sumber daya ikan berkat ketegasan Menteri Susi yang mengambil tindakan-tindakan tegas dalam menjaga laut Indonesia.

“Kami berharap, PNBP ke depan juga bisa lebih meningkat lagi seiring dengan masifnya, makin tersedianya sumber daya perikanan kita di laut kita karena tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan berdasarkan hukum kita,” pesan Rizal.

Pada bagian lain, Rizal Rizal menambahkan, pihaknya mendorong KKP agar terus memperbesar belanja modal bagi masyarakat untuk mendorong kesejahteraan, yang akan turut berimbas pada meningkatnya penerimaan negara.

“Saya mendorong sepenuhnya Ibu Menteri dengan jajarannya agar belanja modalnya diperbesar sehingga kapasitas kita mendorong masyarakat lebih sejahtera, mendorong penerimaan negara menjadi lebih meningkat makin besar juga,” harap dia.

Para pejabat pembuat komitmen, tidak boleh takut untuk melakukan belanja modal. Belanja modal adalah ruang yang diberikan negara untuk memperbanyak aset dan kapasitas negara untuk mengelola sumber daya, termasuk menyejahterakan masyarakat.

Dengan melihat opini disclaimer KKP pada tahun-tahun sebelumnya, Rizal mendorong para pejabat pembuat komitmen tidak menjadikannya sebagai kekhawatiran melainkan sebagai pengalaman semata agar selanjutnya dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dengan BPK.

Pada bagian akhir, Rizal menyampaikan, Presiden Joko Widodo turut senang dengan pencapaian WTP yang berhasil diraih KKP tahun ini. “Saya juga mendengar bahwa Pak Jokowi (walaupun) saya kebetulan tidak hadir di istana waktu itu, beliau senang KKP sudah mendapatkan WTP. Jadi, selamat,” katanya.

Menteri Susi mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI yang berkenan langsung mengunjungi KKP dan membawa berita baik. Hasil ini menjadi buah manis dari upaya-upaya yang terus dilakukan KKP dalam memperbaiki opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang didapatkan di tahun-tahun sebelumnya.

Susi merasa seluruh kementerian, baik eselon 1, 2, 3, dan staf itu setahun ini hatinya dag-dig-dug terus semuanya.

"Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah kan tidak mungkin seperti itu. Ya saya bilang terus perbaiki, lanjut perbaiki. Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini,” demikian Susi. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua