menu
search

Selama 2019, KKP Tangani 33 Kasus Penangkapan Ikan yang Merusak

Selasa, 28 Mei 2019 : 11.14
Petugas gabungan mengamankan para pelaku penangkapan ikan destructive fishing/humas kkp
Jakarta - Selama kurun waktu 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, POLRI, dan TNI Angkatan Laut (AL) memproses 33 kasus kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing).

"Kasus-kasus destructive fishing ini, umumnya dipahami sebagai kegiatan penangkapan ikan menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom, racun, dan setrum," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman di Jakarta, Selasa (28/5).

Dari kasus-kasus tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP telah berhasil memproses 11 kasus di beberapa lokasi, yaitu 1 kasus di Lombok Timur (NTB), 1 kapal di Kupang (NTT), 4 kapal di Kapoposang (Sulsel), dan 5 kapal di Raja Ampat (Papua Barat).

Untuk kasus ditangani Penyidik Polri sebanyak 21 kasus, yaitu 7 kasus di Lampung, 4 kasus di Kalimantan Selatan, 1 kasus di Sulawesi Selatan, 3 kasus di Nusa Tenggara Timur, 2 kasus di Jawa Timur, dan 4 kasus di Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal pengungkapan kasus destructive fishing, Penyidik TNI AL telah berhasil menangkap 1 kapal pelaku pengebom ikan di Luwuk, Sulawesi Selatan pada tahun 2019 ini.

Aktvitas penangkapan ikan dengan cara merusak atau tidak ramah lingkungan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

"Adapun bagi pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1,2 miliar," sebutnya. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua