Presiden Jokowi Tegaskan Keseriusan Wacana Pemindahan Ibu Kota RI

Selasa, 07 Mei 2019 : 08.35
Presiden Joko Widodo saat berbuka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara dan tokoh lainnya di Istana Negara/biro pers setpres
Jakarta - Pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota apalagi wacana tersebut sebelumnya telah dicetuskan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu, saat berbuka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, 6 Mei 2019. "Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas internal," kata Jokowi menegaskan.

Menurutnya, sejak 1,5 tahun lalu, telah minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan.

Kepala Negara lalu menjelaskan, apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut. Ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahan. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare.

"Ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana yang ingin kita pakai," ucap Presiden di hadapan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tokoh lainnya.

Jika melihat, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.

"Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," sambungnya.

Jokowi melanjutkan, sebaran penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa. Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.

Sementara, Pulau Sumatera didiami oleh kurang lebih 21 persen total penduduk. Sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya.

Dengan melihat persoalan tersebut, maka harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. Pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.

"Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini," tandasnya lagi.

Menyangkut anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga menyampaikan pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.

"Menteri Keuangan sudah menyampaikan, kalau angkanya seperti itu, tidak ada masalah, Pak. Asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini," jelas mantan Wali Kota Solo itu.

Kendati telah ada dukungan anggaran Negara memberikan penekanan kepada jajarannya agar rencana pemindahan ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan tidak membebani APBN.

"Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak terbebani," demikian Jokowi.

Acara dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.

Juga hadir antara lain, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru