Perang Tarif Ojol, KPPU Diminta Turun Tangan

Kamis, 09 Mei 2019 : 16.19
Ilustrasi/net
Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta turun tangan melakukan pengawasan terhadap persaingan bisnis dunia ride hailing menyusul terjadinya perang ojek online yang hingga kini terus berlangsung.

Karenanya, Wakil Dekan Universitas Muslim Indonesia Makassar, Syamsuri Rahim mendesak agar perang tarif distop, sehingga perkembangan industri ride hailing tidak terganggu.

Sementara itu, dalam Kemenhub 348/2019 tidak mengatur secara spesifik tentang aturan promo yang menjadi salah satu pemicu perang tarif.

“Segera setop perang tarif itu. Kembalilah ke harga wajar. Angkot saja kita atur harganya, ada organda, dan ada pemerintah di sana. Jadi nggak boleh subsidi ada lagi subsidi harga lagi,” kaya Syamsuri yang juga Wakil Dekan Universitas Muslim Indonesia Makassar, Kamis (9/5/2019).

Jika perang tarif terus dilakukan, akan menyebabkan aksi bakar uang terus berlangsung.
Dikhawatirkan, semua usaha transportasi hanya dikuasai oleh segelintir pihak.

Pada akhirnya, aksi ini akan dilanjutkan dengan peluang merger dengan perusahaan yang sulit berkembang dan berkompetisi.

“Ujung-ujungnya monopoli. Itu cara strategi kuasai pasar. Setelah dikuasai, mereka akan seenaknya. Ini karena pemerintah tidak mengaturnya dengan baik,” katanya mengingatkan.

Karenanya, kata dia, dibutuhkan ketegasan pemerintah sebagai regulator. Seperti pelaku bisnis yang ada di Indonesia. "Grab itu kan produk dari luar, ada produk lokal dan produk nasional seperti Gojek kenapa tidak diatur dengan baik,” kata Syamsuri.

Menurut dia, dalam perdagangan bebas seperti ini bukan berarti, kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang diharapkan adalah dengan tetap mengedepankan adanya aturan yang ada keberpihakan kepada produk dalam negeri.

“Coba dibayangkan, karena kemapuan dananya dia [Grab] bisa merger. Uber habis kan karena dia pelaku kecil di Indonesia. Pemerintah harus tau siapa yang harus dipertahankan dan dilindungi,” tandas dia.

Pemerintah sebagai regulator diharapkan bisa lebih kuat dalam mengimplementasikan peraturan Kemenhub 348/2019 yang baru terbit.

Tidak hanya itu, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengawasi persaingan usaha, diharapkan juga terlihat melihat berjalannya persaingan bisnis di dunia ride hailing tersebut.

“Komisi persaingan usaha harus kuat melihat persaingan ini. Jangan teknologi lebih maju, kita terlambat menyiasati dan mengantisipasi aturan ketika ada perkembangan di lapangan.

"Jangan sampai di dalam hal ini ada permainan atau apa yang kita tidak tahu,” papar pengamat ekonomi dari Makassar itu.

Jika kondisi itu terus berlangsung dan tidak segera diatasi, perang tarif tersebut dikhawatirkan dapat menjadikan semua pihak makin bergantung dan pada akhirnya memperburuk layanan perusahaan kepada konsumen.

Apalagi dengan kategori pasar di Indonesia, tambah Syamsuri, memiliki perilaku konsumen yang tidak terlalu memerhatikan aspek keselamatan.

Dalam pandangan Peneliti Ekonomi Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero pada satu kesempatan menilai pemerintah tak perlu menetapkan tarif, jika jor-joran perang di industri ojek online itu tetap terjadi di arena promo yang terus menerus.

Apalagi, faktanya, penetapan tarif ojek online oleh pemerintah tersebut tidak mempertimbangkan dari sisi masyarakat pengguna atau konsumen. Bahkan, bila dibiarkan terlalu lama, perang tarif itu dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi pasar ojek online menjadi kian tak jelas. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru