menu
search

Pemerintah Harus Berikan Sanksi Tegas Aplikator Ojol yang Promo Berlebihan

Selasa, 28 Mei 2019 : 09.27
ilustrasi/merdeka.com
Jakarta - Pemerintah harus menindak tegas kepada aplikator ojek online yang melakukan perang tarif dan promo jor-joran karena bisa berbahaya dan berdampak buruk kepada kelangsungan hidup driver mitra kerja sampai memengaruhi persepsi konsumen yang sangat sensitif dengan perubahan harga.

Jika kondisi seperti itu dibiarkan, tidak diatur dengan benar, maka perang promo ojol dikhawatirkan akan melahirkan pasar yang dimonopoli oleh satu pihak tertentu.

Untuk itu, pengamat bisnis dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Dina Dellyana, meminta pemerintah sebaiknya menerapkan sanksi yang tegas kepada aplikator ojek online jika memberikan promo yang berlebihan kepada customer.

"Dalam penerapan aturan, ada baiknya direvisi dulu, karena masalah tarif sudah diatur di regulasi sebelumnya," ucap kata Dina kepada wartawan, Selasa (21/5/2019).

Menurutnya, ketentuan tarif ojek online sebelumnya diatur dalam KP 348 tahun 2019 dan di PM 12 tahun 2019. Namun, aturan tersebut tidak memuat regulasi tentang batasan program promo yang dapat dijalankan oleh operator transpotasi online tersebut.

Menyoal regulasi program promosi tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi mengatakan pihaknya tengah menyiapkan aturan yang berkaitan dengan ojek online.

Aturan itu dibuat guna memperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Tidak hanya itu, ketentuan itu juga dalam mendukung Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, dia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait.

"Kemarin kita sudah sering bertemu, begitu satu minggu kita berlakukan kemudian kita juga ada rapat, kita mengundang OJK, BI, KPPU, kita mengundang juga dari Kementerian Komunikasi (Kominfo)," kata Budi baru-baru ini.

Predatory pricing

Sebelumnya, perang di industry ojol diketahui mengarah pada praktik predatory pricing berbungkus promo yang terus menerus. Perilaku persaingan usaha yang tidak sehat tersebut dinilai berpotensi menyingkirkan kompetitor hingga pada akhirnya menciptakan monopoli yang merugikan konsumen.

Dalam aksi perang tarif promo tersebut, Gojek diketahui mau tidak mau meladeni kompetitornya Grab dalam melayani pasar di Indonesia. Untuk menghindari perkembangan pasar yang sehat, Gojek sempat disarankan untuk keluar dari zona perang tarif, dan tak terpancing melakukan aksi itu semakin dalam.

Grab diketahui menerapkan tarif promo hingga Rp1 per sekali jalan. Bahkan dalam bentuk lain, subsidi tarif promo yang diberikan kepada konsumen untuk tarif minimum 1-4 kilometer berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000.

Budi pernah mengatakan tarif promo tersebut harus mengikuti ketentuan yang telah mereka terbitkan. "Jadi kalau menyangkut promo, itu tidak boleh melebihi tarif batas bawah secara netto. Tidak boleh lebih rendah dari angka yang sudah kami tentukan," demikian Budi, Senin (25/3). (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua