menu
search

KPPU Sidangkan Dugaan Monopoli Jasa Bongkar Muat Pelabuhan L Say Maumere

Kamis, 02 Mei 2019 : 07.14
Majelis Komisi KPPU menyidangkan dugaan monopoli jasa bongkar muat Pelabuhan L Say Maumere/ist
Surabaya - Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa DPC INSA Surabaya dan PT Citra Niaga Logistik terkait dugaan monopoli jasa bongkar muat Pelabuhan L Say Maumere.

Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2018 dipimpin Ketua Majelis Komisi Kodrat Wibowo, serta anggota Majelis Komisi Ukay Karyadi dan M. Afif Hasbullah.

Majelis Komisi KPPU kembali melakukan proses penilaian KPPU atas kebijakan wajib stack yang dilakukan Pelindo III di Pelabuhan L.Say Maumere Nusa Tenggara Timur.

Dalam sidang, KPPU memeriksa DPC INSA Surabaya dan PT Citra Niaga Logistik, di ruang sidang KPD KPPU Surabaya), Surabaya, Selasa 30 April 2019.

Sidang difokuskan kepada proses bisnis yang terjadi di Pelabuhan L. Say Maumere pasca pemberlakukan penataan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere.

Kebijakan tersebut, berujung kepada kewajiban stack per 1 Juli 2017 serta dampak kebijakan dimaksud. Pasalnya, karena kebijakan wajib stack 100% ini pun diduga telah mendapat penolakan dari pelaku usaha.

"Kewajiban stack dimaksud diduga menyebabkan penambahan waktu dan biaya penanganan bongkar muat terutama untuk kontainer lokal," tutur Ketua Majelis Komisi Kodrat Wibowo.

Penerapan stacking 100% untuk terminal multi purpose, membawa konsekuensi penyediaan container yard (CY) yg memadai.

Selain itu, KPPU terus mendalami bagaimana dampak kebijakan wajib stack ini terhadap proses bongkar muat secara keseluruhan diantaranya waktu striping, biaya storage & demorage.

Sebelumnya, dalam Laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Investigator KPPU, Pelindo III diduga melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) dan atau Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 5 tahun 1999.

Dalam ketentuan tersebut, terkait kebijakan wajib stack yang dilakukan Pelindo III melalui Surat Nomor PJ.05/13/P.III.2017 tertanggal 7 Juli 2017 perihal penataan pelayanan terminal peti kemas. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua