menu
search

KKP Tegaskan Sejumlah Proyek Dikerjakan BBRBLPP Gondol Sesuai Aturan

Rabu, 22 Mei 2019 : 10.53
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol/humas KKP
Jakarta – Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Waluyo Sejati Abutohir menegaskan bahwa pengerjaan beberapa proyek KKP yang ditangani BRBPL Gondol sudah sesuai dengan aturan.

Waluyo menegaskan hal itu, menjawab pemberitaan media online ataupun cetak pada 20 Mei 2019 perihal proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikelola oleh satuan kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) yakni Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol.

Dalam sejumlah pemberitaan, dikatakan proyek-proyek tersebut, dinilai merugikan negara. Waluyo menegaskan, bahwa pengerjaan beberapa proyek KKP yang ditangani BRBPL Gondol sudah sesuai dengan aturan.

"Sehingga pemberitaan tersebut dinilai tidak benar dan cenderung mengarah kepada menggiring opini negatif masyaraka," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima Kabarnusa.com, Rabu (22/5/2019).

Waluyo menegaskan, rehabilitasi senderan pantai merupakan kegiatan APBN TA. 2018 yang belum dapat dilaksanakan oleh BBRBLPP. Hal ini disebabkan adanya kebijakan refining dari KKP sehingga belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan, dan anggarannya dikembalikan pada negara.

Terkait pekerjaan jalan setapak dan plataran outdoor, dikatakan Waluyo, bukan merupakan kegiatan di tahun 2017/2018, melainkan kegiatan di Tahun Anggaran 2019, yang saat ini sudah dalam proses pemilihan elektronik melalui lpse.kkp.go.id.

Sementara pekerjaan rehabilitasi jalan ke Pura Gondol dan pekerjaan pengadaan peralatan perikanan sebesar 403 juta, ditegaskan Waluyo tidak pernah teranggarkan di dalam anggaran BBRBLPP.

Terkait perusahaan berstatus CV tidak bisa mengambil proyek bernilai miliaran rupiah, dijelaskan Waluyo, sesuai ketentuan di dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 65 ayat (4), bahwa nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil.

"Kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil," tutur Waluyo. Sesuai ketentuan tersebut, usaha kecil (Mikro dan Usaha Kecil) dapat melakukan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya s/d nilai maksimal 2,5 Miliar.

Pihak BBRBLPP Gondol pun kembali menegaskan, pihaknya tidak pernah menjalin kerja sama dengan CV. Karya Sari Sedana sebagaimana yang tertera dalam pemberitaan yang ada.

“Mengenai pengadaan barang jasa di BBRBLPP Gondol, yang di sampaikan Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) pada tanggal 20 Mei 2019, itu tidak benar adanya," tegas dia.

Karena pengadaan barang dan jasa di BBRBLPP sudah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Diketahui, Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) BBRBLPP telah diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

"Itu bisa di akses oleh umum terkait dengan rencana pengadaan barang dan jasa,” ucap Kepala BBRBLPP Gondol Bambang Susanto. Dalam pelaksanaannya pun BBRBLPP tetap berpedoman pada tender terbuka untuk umum dan melaui sistem online pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KKP.

Untuk proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan di BBRBLPP melalui pendampingan dan monitoring yang akuntabel. "Sehingga sistem pengadaan di BBRBLPP dilaksanakan secara terbuka dan transparan,” tegasnya. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua