menu
search

Keukeuh Kebijakan Penenggelaman, Menteri Susi Tolak Lelang Kapal Ikan Asing

Rabu, 01 Mei 2019 : 18.49
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak usulan lelang Kapal Ikan Asing (KIA)
Jakarta - Perang melawan illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing di Indonesia belum dan tidak akan berhenti dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tegas pada kebijakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal.

Susi tegas menyatakan, Presiden Joko Widodo masih tetap dalam pemberantasan IUU Fishing. Presiden menegaskan pemberantasan IUUF menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan konsep pembangunan laut untuk masa depan bangsa.

Untuk itu, menurut Menteri Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus melakukan tindakan penenggelaman pelaku IUU Fishing terhadap kapal ikan asing (KIA).

“Kebijakan kita satu: kapal ikan asing yang tertangkap, pasti ditenggelamkan. Jadi kalau ada lelang KIA, itu sebenarnya kebijakan yang merugikan kita,” tegasnya dalam gelaran konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).

Hal tersebut disampaikan dalam kesempatan dihadiri Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa; Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksdya TNI (Purn) Widodo; dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman.

Ia meyakini, adanya lelang kapal pelaku illegal fishin berpotensi membuat kapal tersebut digunakan kembali untuk kejahatan serupa. (Kapal pelaku illegal fishing) dilelang dengan harga masuk negara hanya 100, 200, hingga maksimal Rp500 juta.

"Sementara keuntungan mereka Rp1-2 miliar, sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia. Secara hitungan ekonomi mereka masih untung dibandingkan dengan PNBP dari hasil lelang,” lanjut Susi.

“Oleh karena itu, banyak kita temukan kapal residivis yang tertangkap kembali,” sambungnya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pelelangan kapal dinilai terlalu kecil, tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patroli dan kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat.

Untuk itu, ia tetap menginginkan agar KIA asing yang ditangkap dirampas negara untuk dimusnahkan bukan dilelang. “Saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang untuk KIA ini," tegas perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu.

Dengan banyak sekali kejar mengejar dan mereka mencoba intimidasi dan tabrak kapal kita. "Itu tidak worth it kalau kapal-kapal itu kita lelang sekadar untuk mendapatkan PNBP. Ini akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat kita di mata para pelaku IUU Fishin,” jelas Menteri Susi.

“Kita akan meneruskan sikap tegas untuk memperkuat deterrent effect (efek jera) kita. Menurut dia, tang perlu dilakukan saat ini, adalah ketegasan dan soliditas sesama aparat penegakan hukum di laut . KKP akan terus lakukan patroli intensif.

"Saya sudah berbicara dengan Panglima TNI akan melakukan latihan gabungan dan patroli gabungan secara bersama untuk seluruh apgakum kaut khususnya untuk pengamanan di laut Natuna," imbuhnya.

Meningkatkan intensitas dan menambah kekuatan patroli kita penting. Menjaga integritas aparat kita juga sangat penting. Jika integritas khususnya pimpinan tidak ada, meriam pun bisa tidak bunyi. Dalam penegakan hukum tidak ada tawar menawar.

"Dan kebijakan kita tidak bisa hari ini begini dan besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan oleh para kriminal ini,” tandasnya lagi. Hal ini menyusul insiden intrusi KIA asal Vietnam di perairan Laut Natuna Utara yang telah menarik perhatian publik beberapa waktu terakhir. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua