menu
search

Instansi Tak Berbusana Adat Bali, Sekda Indra: Tindak Tegas, Viralkan Mereka

Senin, 20 Mei 2019 : 20.43
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra
Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali mulai bersikap tegas terhadap mereka yang melanggar Peraturan Gubernur seperti penggunaan busana Adat Bali dan penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dengan menindak dan memviralkan para pelanggar agar diketahui publik.

Diketahui, Gubernur I Wayan Koster meneken beberapa seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Diterbitkannya peraturan ini, dalihnya untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkun kehidupan krama dan gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia baik Sekala maupun Niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno.

Trisakti Bung Karno dimaksud adalah berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Setelah aturan itu bergulir beberapa bulan, hingga kini, banyak yang belum melaksanakan ketiga Pergub tersebut secara baik Padahal tenggang waktu diberikan untuk mengimplementasikannya dirasa sudah cukup.

Demikian juga, sosialisasi di media cetak, elektronik, sosial media bahkan secara langsung dengan berbagai kegiatan nyata.

"Semua pihak baik instansi, organisasi, lembaga serta masyarakat diharapkan dapat segera mempercepat pengimplementasian Peraturan Gubernur tersebut," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi, Evaluasi terkait Peraturan Gubernur Nomor 79, 80 dan 97 Tahun 2018, di kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Bali, Denpasar, Senin (20/5/2019).

Menurut Indra, peraturan ini sudah lama dilaunching, waktunya juga sudah diberikan, sosialisasinya juga sudah dilakukan terus menerus dengan berbagai media.

Artinya, aturan tidak sekedar terbit langsung dilaksanakan namun sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Pembinaan sudah dilakukan terus menerus dan waktunya sudah terus diperpanjang.

"Tujuannya memberikan kesempatan kepada institusi, organisasi, lembaga dan masyarakat untuk segera bisa melaksanakan peraturan tersebut," tegas Indra.

Meski tenggang waktu sudah cukup lama namun kata Indra, banyak yang belum melaksanakannya dengan baik sehingga sudah waktunya melakukan upaya lebih tegas lagi.

Dia memerintahkan semua pihak, agar secepatnya melaksanakan peraturan tersebut sebagai bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

"Kita lihat masih banyak yang belum melaksanakan peraturan ini, Saya minta setiap instansi agar melanjutkan pembinaan, sosialisasi dan pengawasannya kepada semua institusi, organisasi dan lembaga yang menjadi stakeholdernya segera mengimplementasikan ketiga Pergub ini," tukasnya.

Jajaran Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kabupaten dan Kota, sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan mulai minggu depan. Terhitung hari ini, secara serentak agar melaksanakan kunjungan lapangan ke berbagai instansi, organisasi, lembaga untuk melihat secara langsung penerapan Pergub.

Terkait Pergub Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Ia menegaskan jika Instansi, organisasi dan lembaga untuk menggunakan tulisan aksara Bali di atas tulisan latin pada papan nama.

Untuk papan nama Instansi, Organisasi dan Lembaga harus menggunakan tulisan aksara Bali di atas tulisan latinnya. Tidak harus menggunakan latar gradasi merah putih, bisa sesuaikan ciri khas atau ikon masing-masing serta media papan namanya. Yang penting papan namanya ada tulisan aksara Bali.

Selain itu, Pergub Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Dewa Indra berharap agar semua pihak dapat melaksanakan peraturan ini dengan baik. Ia mengajak instansi, lembaga dan organisasi ikut mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat.

Jika nantinya, masih ditemukan ada yang belum melakansakan Pergub tersebut, agar diajak bicara atau ditemui pimpinannya. "Apabila tidak mengindahkan maka lakukan tindakan tegas dengan mempublikasikan serta memviralkan mereka yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut," tegas dia.

Kasatpol PP Provinsi Bali diminta mengkoordinasikannya. Pastikan tindakan yang dilakukan tidak melanggar prosedur. "Kalau ada yang tidak mau melaksanakan, lakukan tindakan tegas, publikasikan dan viralkan mereka," tegas Indra. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua