menu
search

FAO Tunjuk Indonesia Percontohan Perbaikan Tata Kelola Biosekuriti Perikanan Budidaya

Senin, 13 Mei 2019 : 11.33
National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance” di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Jakarta - Food and Agriculture Organization (FAO) menunjuk Indonesia dan vietnam sebagai negara percontohan implementasi metode strategi biosekuriti bagi usaha budidaya yang sedang dikembangkan FAO.

Penunjukkan itu, sebagai bentuk agapresiasi FAO atas kesuksesan Indonesia dalam pencegahan penyakit ikan. Strategi nasional penanganan penyakit ikan khususnya udang, yang dimiliki Indonesia dinilai terbukti berhasil dan tidak setiap negara memilikinya.

Indonesia bersama Vietnam dipercaya sebagai negara percontohan implementasi metode strategi biosekuriti bagi usaha budidaya yang sedang dikembangkan oleh FAO.

Dr. Melba Reantoso dari FAO Pusat, Roma menyampaikan hal itu dalam “National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance” di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Sebelumnya Indonesia dan Vietnam berhasil dipilih oleh FAO untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari pemerintah Norwegia berupa proyek pengembangan akuakultur yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan cara penerapan biosekuriti, penguatan kerangka hukumnya, dan peningkatan kegiatan akuakultur yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, meyatakan bahwa kepercayaan FAO ini sekaligus juga merupakan pengakuan dan dukungan dari lembaga serta negara internasional atas keberhasilan Indonesia mengendalikan penyakit ikan.

Kata dia, saat ini Indonesia telah menerapkan sistem biosekuriti nasional yang ditujukan untuk mengurangi resiko introduksi ataupun penyebaran penyakit ikan.

"Hal ini dimulai dengan kerja sama dengan FAO dalam pengembangan On-Farm Biosecurity and Best Management Practice di tahun 2015, dan telah diadposi hingga saat ini,” terang Slamet.

Dengan keberhasilan itu, sekaligus memperkuat sistem tersebut, upaya perbaikan terus dilakukan, salah satunya adalah melalui kerja sama proyek yang sedang kita kerjakan bersama FAO dan negara Norwegia.

Proyek ini tidak terlepas dari upaya untuk menjawab isu ketahanan pangan seiring permintaan masyarakat dunia akan produk perikanan budidaya yang terus meningkat pesat, di mana penduduk dunia pada tahun 2050 diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa.

Dengan kerja sama ini, diharapkan, pengelolaan kesehatan ikan untuk mendukung sektor akuakultur makin kuat dan berbasis pada teknik atau metodologi yang berstandar internasional.

"Sehingga status kesehatan dapat dikelola secara berkelanjutan yang akan berdampak pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Slamet juga menyampaikan bahwa saat ini ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang.

Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point cek list. Kabupaten Jembarana Provinsi Bali terpilih sebagai lokus kegiatan ini. Melalui metode ini diharapkan dapat mengindentifikasi faktor risiko penyakit dan dapat menyempurnakan sistem biosekuriti nasional khususnya dalam praktik budidaya udang.

Sedangkan penguatan kerangka hukum dalam pengelolaan kesehatan ikan yang berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi metode progressive management pathway, aquaculture biosecurity, dan anti-microbial resistance.

Selain itu juga akan dilakukan surveilan Epidemiologi oleh narasumber FAO kepada perwakilan otoritas bidang pengelolaan kesehatan ikan Indonesia. Pihaknya telah melakukan diskusi internal bahwa jenis penyakit ikan yang dipilih untuk pelaksanaan percontohan surveilan yakni penyakit EHP pada udang vaname.

Pertimbangannya penyakit EHP merupakan penyakit berbahaya penyebab pertumbuhan udang menjadi terhambat. Pertimbangan lainnya karena udang vaname adalah komoditas ekspor,” demikian Slamet. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua