menu
search

Cegah Monopoli Bisnis Ojol, Pemerintah Harus Atur Tarif

Kamis, 09 Mei 2019 : 20.57
ilustrasi
Makassar – Pemerintah harus turun tangan mengatur persaingan bisnis ride hailing agar tidak terjadi monopoli karena terjadinya aksi aksi perang tarif ojek online (ojol) yang kian tidak sehat.

Pascaterbitnya Kemenhub 348/2019, aksi perang tarif masih terjadi dan kian tak sehat. Kondisi ini mengakibatkan, harga layanan transportasi berbasis aplikasi menjadi tidak masuk akal atau sangat murah.

Untuk itu, Wakil Dekan Universitas Mulsim Indonesia Makassar Syamsuri Rahim meminta pemerintah harus turun tangan mengatur persaingan bisnis ride hailing.

"Harga dapat diatur pemerintah dengan cara menerapkan harga yang wajar menghitung biaya produksi dan lainnya secara rinci," tutur Syamsuri dalam keteranganya, Kamis (9/5/2019).

Pemerintah kemudian, harus mampu mengawasi persaingan usaha mereka di lapangan. Menurutnya, monopoli pasar tidak akan terjadi jika fungsi pemerintah sebagai regulator mampu mengatur kebijakan persaingan usaha di lapangan.

Dengan peran pemerintah, pada akhirnya akan melahirkan kondisi pasar yang kompetitif dan lebih baik.

Sementara, pengamat transportasi Universitas Muslim Indonesia Lambang Basri Sair menambahkan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak terutama terkait jumlah armada layanan online yang tidak dibatasi.

Jika jumlah jumlah kendaraan semakin membengkak, mengisi ruang jalan dalam keadaan kosong maka perlu ada kajian mendalam untuk rasionalisasi yang melahirkan regulasi pembatasan.

Dalam aksi perang tarif diketahui Gojek terpaksa meladeni kompetitornya Grab dalam melayani ojek onlie di Indonesia. Guna menghindari perkembangan pasar yang sehat, Gojek sempat disarankan untuk keluar dari zona perang tarif, dan tak terpancing melakukan aksi itu semakin dalam.

Tidak hanya hanya menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat, juga dapat menghambat inovasi dalam investasi teknologi di ojek online. Dalam pandangan pengamat industri digital dari Universitas Indonesia, Harryadin Mahardika, kondisi tersebut sangat tidak sehat.

"Sangat Mengganggu inovasi karena profit turun akibat banyak bakar uang di promo tarif dan dampaknya merugikan mitra pengemudi juga,” kata Harryadin Mahardika di Jakarta, Minggu 3 Maret 2019, dilansir bisnis.tempo.co.

Kata dia, perang tarif tersebut, jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menjadikan semua pihak makin bergantung dan memperburuk layanan perusahaan kepada konsumen. Terlebih, dengan kategori pasar di Indonesia, memiliki perilaku konsumen yang tidak terlalu memerhatikan aspek keselamatan.

Pada bagian lain, ditambahkan Syamsuri, pelaku bisnis lain yang tidak bisa bersaing dan dipaksa mengikuti model ojol, akan melahirkan pasar ojol yang dimonopoli perusahaan tertentu dan kemudian mengendalikan semuanya.

"Jadi kalau Monopoli sudah terjadi, ujung-ujung konsumen jadi korban dan nanti seenaknya mengatur tarif,” demikian Syamsuri. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua