menu
search

Selama Empat Bulan, KKP Tangkap 38 Kapal Ikan Ilegal

Jumat, 12 April 2019 : 10.31
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman, menyatakan dalam hal penangkapan kapal perikanan ilegal
Jakarta - Selama empat bulan pada Triwulan pertama tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menangkap 38 kapal ikan ilegal.

KKP terus meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kinerja 3 (tiga) bulan pertama di tahun 2019 dinilai cukup baik mulai penangkapan kapal perikanan pelaku _illegal fishing, penertiban alat bantu penangkapan ikan (rumpon) ilegal, penertiban alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan, penyelesaian ganti rugi kerusakan ekosistem terumbu karang, hingga penanganan spesies dilindungi yakni dugong.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman, menyatakan dalam hal penangkapan kapal perikanan ilegal, sejak Januari hingga 11 April 2019 telah berhasil menangkap 38 (tiga puluh delapan) kapal ikan ilegal.

“Jumlah itu terdiri dari 15 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam, 13 KIA Malaysia, dan 10 Kapal Ikan Indonesia (KII),” papar Agus dalam konferensi pers di Jakarta (11/4/2019). Total tangkapan kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap oleh KKP sepanjang tahun 2014-2019 (April) yang mencapai angka 582 kapal.

Proses penangkapan kapal ikan ilegal itu dilakukan melalui patroli yang diintegerasikan dengan operasi udara (airborne surveillance), serta informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui SMS Gateway.

Data-data tersebut merupakan sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan operasi di laut, dan cukup efektif untuk memberantas praktik-praktik illegal fishing yang dilakukan kapal asing maupun kapal Indonesia.

Airborne surveillance menjadi upaya tambahan yang tengah ditingkatkan oleh PSDKP mulai tahun ini guna melakukan pengawasan yang terintegrasi. Hasilnya pun menunjukkan kinerja yang positif.

“Selain proses pengawasan dengan patroli, kami juga melakukan airborne surveillance. Ada 19 hari operasi. Yang pertama itu di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, dan Batam, meliputi Wilayah Penangakpan Perikanan (WPP) 711, 712, 713, dan 716.

Hasilnya, ada 9 kapal yang ditangkap, ada penyitaan 12 alat tangkap terlarang, dan 9 rumpon yang kami potong di wilayah tersebut,” paparnya.

Selain itu, Direktorat Jenderal PSDKP juga melaksanakan operasi penertiban alat bantu penangkapan ikan “rumpon” ilegal yang banyak dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI).

Setidaknya, selama 3 (tiga) bulan pertama di tahun 2019, Kapal Pengawas (KP) Orca 04 telah menertibkan sebanyak 9 unit rumpon yang berlokasi di perairan Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan Filipina.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar pergerakan ikan tuna tidak terhambat sehingga bisa masuk ke perairan Indonesia. Hasilnya, saat ini Indonesia telah menjadi pemsasok ikan tuna eskpor terbesar di dunia.

“Alhamdulillah nelayan-nelayan tradisional kita sekarang bisa mendapatkan banyak ikan tuna sehingga Indonesia memiliki neraca perdagangan tuna tertinggi di dunia,” ujar Agus.

Sejak penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati pada tanggal 14 Februari 2019, kapal MT. Alex dan MV Lyric Poet telah membayar ke negara melalui rekening ke PNBP pada tanggal 27 Maret 2019 sebesar 1,346,689.41 USD atau setara Rp18.894.052.422,-.

Pihaknya saat ini tengah aktif melakukan pengawasan Visual Monitoring System (VMS) untuk memonitor pelanggaran-pelanggaran kapal. Pelanggaran tersebut di antaranya berupa pelanggaran daerah penangkapan ikan di WPP, laut lepas, territorial I dan negara lain.

Selain itu, VMS juga turut membantu dalam mengawasi operasi kapal tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), transshipment,dan pelanggaran di pelabuhan muat.

“Kami aktif memberikan peringatan kepada para pelaku usaha agar kepatuhan terhadap upaya perbaikan transformasi di sektor perikanan tangkap khususnya terus meningkat,” ucap Agus.

Dalam hal pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain, Direktorat Jenderal PSDKP bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri selama Januari hingga Maret 2019, telah berhasil memulangkan 38 nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri.

Komposisi tersebut terdiri dari 6 orang yang dipulangkan dari Malaysia, 18 orang dipulangkan dari Timor Leste, dan 14 orang dipulangkan dari Myanmar. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua