menu
search

Pemilu di Bali, KPU Catat 20 Anggota KPPS Bertumbangan

Selasa, 30 April 2019 : 13.36
Kepala Perwakilan Ombudsman Bali Umat Ibnu Alkhattab (kanan) bersama Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan dan Komisioner Bawaslu Bali Dewa Raka Sandi
Denpasar - Selama pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 di Provinsi Bali tercatat sebanyak 20 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertumbangan mulai jatuh sakit hingga meninggal dunia.

Komisioner KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan mengungkapkan, para petugas KPPS yang bertumbangan itu, sebagian besar berusia di bawah usia 40 tahun.

"Banyak penyelenggara kami tumbang, sejak proses Pemilu 17 April lalu, karena mengalami kelelahan," ujar John dalam acara doa dan empati kepada pejuang demokrasi kita di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali Jalan Melati, Denpasar, Selasa (30/4/2019).

Acara dihelat Ombudsman, sebagai bentuk rasa empati dan simpati bagi para petugas KPPS yang wafat maupun yang sakit.

John melanjutkan, karena rasa kelelahan dengan beban kerja yang cukup berat, membuat petugas KPPS bekerja tak kenal waktu, dalam rekapitulasi surat suara untuk segera menyelesaikan tugasnya itu.

Akibatnya, banyak yang jatuh sakit, harus dirawat di rumah sakit, setelah rekapitulasi surat suara, bahkan ada dua orang meninggal dunia diduga kelelahan.

"Ada satu anggota KPPS sampai mau bunuh diri, untungnya bisa dicegah," tutur John dalam acara yang dipandu Kepala Perwakilan Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhattab dan dihadiri pula Komisioner Bawaslu Bali Dewa Wiarka Raka Sandi.

Dengan banyaknya anggota KPPS yang jatuh sakit sampai meninggal, sebagaimana disampaikan KPU hal itu dianggap sebagai musibah. Selaku penyelenggara Pemilu, KPU hanya bisa sebatas memberikan santunan yang sifatnya pribadi. Mengingat, dalam aturan KPU, tidak ada alokasi anggaran untuk mengkover kejadian seperti itu.

Karenanya, KPU mengharapkan dorongan Ombudsman agar pemerintah baik pusat atau daerah bisa memberikan bantuan bagi mereka anggota KPPS yang disebut sebagai pejuang demokrasi.

Bantuan dimaksud, misalnya, dukungan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, mengingat tidak sedikit petugas KPPS, tidak memiliki BPJS, sehingga ketika sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mengalami kendala karena tidak memiliki layanan BPJS.

Pihaknya juga mengusulkan, agar dilakukan evaluasi atau kajian kembali, terhadap pelaksanaan pemilu serentak karena hal itu cukup memberikan dampak dan tekanan luar biasa bagi penyelenggara KPPS ditengah ekspektasi publik yang demikian tinggi agar Pemilu Jujur Adil tanpa kecurangan.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Bawaslu Bali Raka Sandi menambahkan, dari, laporan disampaikan jajarannya sampai hari ini ada empat pengawas yang meninggal dunia, karena sebelumnya mengalami kelelahan dalam menjalankan tugas dalam mengawasan rekapitulasi suara.

"Hakekat Pemilu itu sebenarnya untuk kedaulatan dan demokrasi serta pada gilirannya demi kemanusiaan," katanya.

Dia juga mengaku prihatin, baru dalam Pemilu kali ini, sampai menimbulkan jatuh korban yang tidak sedikit di Tanah Air termasuk di Bali, karena beban tugas yang demikian berat. Empat korban petugas jajaran Bawaslu, dua mengalami sakit dan dua lainnya meninggal dunia.

"Demokrasi memang perlu pengurbanan, kita doakan agar para korban pejuang demokrasi bisa diterima di sisi Nya," ucap mantan Ketua KPU Bali itu.

Bawaslu juga berharap,agar tahapan pemilu yang masih tersisa bisa dikawal dengan baik, sebagai penghormatan kepada pejuang demokrasi yang sudah berpulang, maupun demi tegaknya demokrasi.

Pihaknya juga berharap, ke depan pemilu bisa lebih baik aspek tahapan dan substansinya. Perlu dilakukan penyempurnaan lagi seperti sisi tata pengelolaannya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhattab menyatakan, dari paparan Bawaslu dan KPU, akan dijadikan catatan yang akan disampaikan ke pusat, khususnya perlu evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu agar jangan sampai terulang kejadian seperti anggota KPPS atau pengawas yang meninggal dalam menjalankan tugas karena kelelahan.

Karena itulah sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang demokrasi yang telah bekerja tanpa lelah meski dengan honorarium yang tidak mencukupi dibandingkan resiko yang dihadapi, pihaknya menggelar doa dan rasa simpati kepada mereka. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua