menu
search

Miliki Payung Hukum, Inilah Kewenangan dan Pentingnya Desa Adat di Bali

Selasa, 02 April 2019 : 21.17
Sidang Paripurna DPRD Bali menegasahkan Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Desa Adat
Denpasar - Setelah melewati perjuangan panjang akhirnya DPRD Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah No 5 tahun 2019 tentang Desa Adat. Aturan itu ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Selasa (2/4/2019).

Dengan begitu, keberadaan Desa Adat di Bali memiliki payung hukum yang pasti. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada Legislatif atas kerja keras dan kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan raperda Desa Adat.

Koster yang Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menyampaikan, keberadaan Desa Adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri.

Peranan desa adat di Bali, dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sangat strategis sehingga perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Semua itu, dalam rangka memberikan perlindungan, pembinaan dan pemberdayaannya guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala.

Kata Koster, desa adat memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi yang khas/unik, berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Untuk itu keberadaan Desa Adat harus dijaga dan diperkuat kedudukannya sehingga Desa Adat dapat menjalankan fungsi otonomi asli dan komunitas yang berhak membuat peraturan untuk kepentingan Desa Adat.

“Jangan sampai desa adat ditinggalkan oleh generasi muda kita, keberadaan desa adat sangat penting karena ada fungsi yang tidak mungkin dilakukan oleh desa lainnya," sambungnya.

Kedepan Perda ini harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dengan Perda ini, desa adat mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan Krama Bali dan menjaga kebudayaan Bali sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Perda Desa Adat terdiri dari 19 bab dan 103 pasal, tidak hanya menjawab tantangan kedepan terkait keberadaan Desa Adat di Bali namun juga dimaksudkan untuk pengakuan, penguatan, pemberdayaan dan kemandirian Desa Adat.

Dalam Perda Desa Adat ini diatur beberapa hal penting diantaranya desa adat sebagai subyek hukum serta swadharma atau kewajiban krama di Desa Adat yang meliputi krama desa adat, krama tamiu dan tamiu.

Selain itu, Perda juga mengatur tentang bendesa adat dipilih Krama Desa secara musyawarah mufakat. Kewajiban melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan krama dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan serta melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat.

Sidang Paripurna yang turut dihadiri 41 Anggota DPRD Provinsi Bali, Wagub Bali Cok Ace, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali berlangsung dalam nuansa berbeda karena seluruh peserta mengenakan Busana Adat Bali. (rhm)

1 komentar:

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua