menu
search

Menkominfo Rudiantara Ungkap Ada Upaya Mendelegitimasi Pemerintah Melalui Hoax

Rabu, 03 April 2019 : 08.33
Menteri Rudiantara saat menjadi pembicara dalam seminar digelar KSP di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh/ksp
Banda Aceh - Menjelang hajatan pesta demokrasi Pemilu terjadi peningkatan jumlah berita yang terbukti palsu atau hoax yang bertujuan membangun distrust dan mendelegitimasi pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengungkapkan, menjelang Pemilu, berita yang terverifikasi hoax meningkat tajam. Bandingkan saja, Agustus tahun lalu berita yang terbukti palsu jumlahnya hanya 25.

Januari lalu naik tujuh kali lipat. Alih-alih menurun, pada Februari bahkan naik dua kali lipat dibanding Januari, menjadi 353. Angka itu, merupakan data terbaru yang dikumpulkan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

“Ada upaya-upaya delegitimasi dan membangun distrust kepada pemerintah melalui hoax,” tegas Rudiantara dalam Seminar Nasional bertema “Hoax dan Implikasinya Terhadap Demokrasi dan Pembangunan Berkeadilan.”

Acara yang digagas Kantor Staf Presiden (KSP) berlangsung di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Selasa 2 April 2019.

Penyebaran kabar bohong ini, jelas merugikan kehidupan berbangsa bahkan bisa memicu perpecahan. Menurut Rudi masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi.

"Sekitar 30 persen kabar bohong itu bertema dan bermuatan politik," imbuh Rudiantara. Senada dengan Rudiantara, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, menyampaikan hoax telah menghambat upaya pemerintah membangun dan menyejahterakan masyarakat.

"Hoax bukan sekadar kabar yang bohong dan fitnah.Penyebarnya dengan sengaja membuat bingung masyarakat sehingga mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia," sambung Jaleswari dalam sambutannya.

Banyak program pemerintah baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti program PKH, BPJS, kredit mekar, dan lainnya.

Hanya saja sering program-program itu terhambat realisasinya karena masyarakat diracuni berita bohong untuk tidak percaya pada pemerintah. “Ini sangat merugikan masyarakat luas,” kata Jaleswari menegaskan.

Seminar Nasional dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa Unsyiah itu menghadirkan beberapa narasumber terkemuka. Di antaranya guru besar ilmu politik LIPI, Prof. Syamsuddin Haris, anggota dewan pers Yosep Adi Prasetyo.

Hadir pula Wakil Direktur Cybercrime Mabes Polri Kombes Polisi Asep Syafrudin dan Nur Anisa. M.Si, akademisi Unsyiah mewakili tuan rumah.

Aceh dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Januari lalu, menyebut Aceh sebagai daerah dengan tingkat penyebaran hoax terparah.

Selain Aceh juga Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam tingkat penyebaran informasi palsu. Melalui, seminar ini memberikan ‘wake up call’ kepada para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat Aceh untuk bersama memerangi hoax.

Keprihatinan atas maraknya kabar bohong juga disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. “Hoax menenggelamkan fakta,” tukas Yosep.

Untuk itu, masyarakat harus bisa membedakan berita dan informasi. Informasi yang menyebar di media sosial belum tentu berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Masyarakat jangan asal ikutan membagi informasi yang seringkali palsu, sekali lagi, masyarakat harus saring sebelum sharing,” demikian Yosep. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua