Mafindo Ungkap Hoaks Dibagikan dalam Sehari 45 Ribu Share di Medsos

Jumat, 05 April 2019 : 19.08
Mafindo menemukan penyebaran hoaks massif di media sosial sebanyak 45 ribi share dan 974 ribu views dalam sehari/ist
Jakarta - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengingatkan penyebaran informasi bohong atau hoaks berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan Pemilu dan berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Karenanya, Mafindo menelusuri dampak penyebaran hoaks “Server KPU disetting yang ditengarai untuk memenangkan kubu tertentu” di media sosial. Dari penelusuran Mafindo, ditemukan penyebaran yang massif di media sosial sebanyak lebih dari 45 ribu shares dan 974 ribu view hanya dalam satu hari.

Konten tersebut tersebar di semua platform populer seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini belum termasuk penyebaran di group Whatsapp yang diduga angkanya bisa jauh lebih besar.

Hal ini menjadikan hoaks “Server KPU” tersebut adalah yang paling besar dan paling cepat penyebarannya di masyarakat Indonesia terkait penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji, menegaskan, penyebaran hoaks ini berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan Pemilu dan bisa berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia.

"Langkah-langkah taktis dari pihak penyelenggara Pemilu maupun penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meredam dampak penyebaran hoaks ini," tegas dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (5/4/2019)..

"Kata dia, hoaks-hoaks yang berusaha mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu seperti ini tidaklah berdiri sendiri," katanya. Namun hoaks yang menyebut Server KPU ada di Singapur, dan sudah disetting kemenangan 57% untuk salah satu kubu, penyebarannya paling massif dibanding hoaks-hoaks sebelumnya.

Hoaks ini mulai terdeteksi di media sosial sejak Rabu, 3 April 2018 pukul 19:30 WIB dan menyebar luas hingga menjangkau 974 ribu iews hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. "Warga masyarakat yang terpapar hoaks ini di group Whatsapp bisa jutaan,” kata Septiaji mengingatkan.

Ia mengungkapkan, ada 19 akun yang paling banyak menyebarkan hoaks ini. Banyaknya masyarakat yang terperdaya oleh informasi dari akun abal-abal menunjukkan literasi media yang rendah.

Kondisi ini diperparah juga karena literasi kepemiluan yang tidak merata. Banyak yang belum paham bahwa Pemilu 2019 masihlah berbasis manual, sedangkan sistem IT fungsinya sebagai pelengkap untuk mempermudah rekapitulasi perhitungan, kontrol dan komunikasi.

Pihaknya mendukung upaya KPU untuk membawa kasus ini ke Bareskrim Polri dan berharap Polri bisa segera menindaklanjuti perkara ini dengan baik dan transparan.

“Kami sepakat dengan langkah KPU membawa pelaku pembuat dan penyebar hoaks 'server KPU' ini ke ranah hukum, mengingat dampak bahaya dari delegitimasi Pemilu yang sangat mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia," sambungnya.

Siapa pun pemenangnya kalau penyelenggara Pemilu dirusak wibawanya, maka yang ada adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang terpilih. Untuk itu, semua pihak perlu mendorong Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada aktor intelektual dan penyebar utama hoaks.

Presidium Mafindo, Anita Wahid, menambahkan, meningkatnya suasana emosi publik beberapa hari menjelang Pemilu 2019 menyebabkan masyarakat mudah terseret dengan informasi politik yang sensasional.

“Ini adalah dampak nyata dari fenomena post-truth pada bangsa kita, dan inilah saat yang penting bagi setiap orang untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri. Saat mendapatkan informasi yang too good to be true atau too bad to be true, masyarakat harus langsung awas, berhenti dan refleksi diri. Jangan-jangan ini hoaks.

“Jangan sampai kehidupan pribadi kita bermasalah hanya karena kita gagal mengendalikan emosi dan jari, kemudian karenanya harus berurusan dengan penegak hukum," katanya mengingatkan.

Karenanya, penting memastikan dengan melakukan verifikasi fakta terhadap informasi yang kita terima, sebelum membagi ulang.

"Jika informasi itu benar tapi tidak bermanfaat, jangan dibagikan, kalau benar dan jelas manfaatnya, barulah kita bagikan," lanjutnya. Anita menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui cara untuk mengecek sebuah informasi itu benar atau tidak.

Selain bertumpu kepada sumber informasi yang kredibel, khususnya media massa yang terdaftar di Dewan Pers, masyarakat juga bisa menggunakan berbagai inovasi anti hoaks karya anak bangsa seperti WhatsApp Hoax Buster untuk mengecek informasi hoaks atau tidak, melalui nomer WA 0855-7467-6701.

Masyarakat bisa memasang aplikasi Hoax Buster Tools di Android untuk memudahkan membedakan hoaks dan bukan. Beberapa situs antihoaks seperti CekFakta.com, TurnBackHoax.ID, StopHoax.ID juga bisa memudahkan masyarakat untuk mengecek informasi hoaks. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru