KPU dan Bawaslu Diminta Jawab Kekecewaan Publik Atas Pelaksanaan Pemilu

Senin, 22 April 2019 : 01.30
ilustrasi
Jakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia meminta KPU dan Bawaslu menjawab kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang digelar serentak 17 April 2019.

Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta meminta Bawaslu segera menindaklanjuti temuan kasus dan laporan masyarakat, juga menanggapi berbagai isu, dengan mengedepankan asas keterbukaan keadilan dan profesionalisme.

"Kami melihat pelaksanaan pemilu susulan, pemilu lanjutan dan pemungutan suara yang bersamaan waktunya dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan perlu mendapat perhatian KPU dan Bawaslu," tandasnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/4/2019).

Hal itu dimaksudkan, agar proses perbaikan dan koreksi serta rekomendasi atas pelaksanaan tahapan tersebut mampu menyelesaikan problem yang timbul karenanya.

Kemudian, berkaca dari lemahnya pemahaman pelaksana di tingkat TPS, serta memperhatikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, beberapa kesamaan juga terjadi, misalnya dalam banyak sidang rekapitulasi tersebut, tidak mengindahkan acuan dan tata tertib pleno rekapitulasi .

Tak kalah pentingnya, KPU dan Bawaslu perlu merespon kekecewaan dan berbagai isu yang berkembang di masyarakat dengan menyampaikan informasi yang akurat dalam berbagai aspek yang menjadi tanggungjawab KPU.

Sebut saja, soal IT Situng KPU seyogyanya tidak sekadar masalah banyaknya serangan cyber sebagai alasan, karena seharusnya sistem IT tersebut sudah teruji di hadapan publik.

KPU dan Bawaslu perlu memberikan perlindungan hukum dan non hukum seperti soal beban kerja yang menjadi tanggungan pelaksana, terutama di tingkat bawah, dengan memperhatikan faktor keselamatan, kesehatan fisik dan mental pelaksana di semua tingkatan.

"Kami minta Bawaslu perlu melakukan evalusasi terhadap kinerja PTPS yang belum mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pungut hitung suara di TPS," tandas Suminta.

Pihaknya meminta KPU tidak berlindung di balik kesalahan entry data untuk kesalahan rekapitulasi online real timenya yang terkesan menjadi “siaran tunda“ dengan alasan karena petugas kelelahan.

Perlu dipikirkan, bagaimana meningkatkan supervisi dan mengevaluasi sistem IT yang digunakan, karena sistem IT yang ada potensial membuat petugas kelelahan karena server dan jaringan yang tidak berkinerja baik.

Pada bagian akhir, KPU dan Bawaslu diharapkan perlu fokus pada pelaksanaan pasca pungut hitung, serta koreksi proses dan hasil untuk setiap tingkatan dengan terbuka dan profesional, sehingga semua pihak bisa mengikuti proses rekapitulasi dan hasilnya dengan baik. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru