menu
search

KKP Sita Puluhan Rumpon Ilegal di Perbatasan Indonesia Filipina

Minggu, 14 April 2019 : 04.57
Puluhan rumpon yang disita kapal pengawasa KKP di perbatasan perairan Indonesia dan Filipina/humas kkp
Jakarta - Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 20 (dua puluh) alat bantu penangkapan ikan “rumpon” ilegal di perairan perbatasan Indonesia Filipina.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan, penertiban rumpon-rumpon dilaksanakan Kapal Pengawas Perikanan (KP) Orca 04 yang dinakhodai Capt. Eko Priyono dan KP. Hiu 15 dengan nakhoda Aldi Firmansyah.

Proses penertiban oleh KP. Orca 04 dilaksanakan 10 April 2019 atas 4 (empat) rumpon, dan pada 11 April 2019 atas 12 rumpon. Rumpon-rumpon ditemukan sekitar 1 mil laut masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan Filipina.

Dia melanjutkan, proses penertiban oleh KP. Hiu 15 dilakukan 10 April 2019 atas 4 (empat) rumpon yang dipasang sekitar 6 mil laut masuk ZEEI tanpa izin dan diduga juga dimiliki oleh nelayan Filipina.

“Pemasangan rumpon-rumpon tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah sehingga dikategorikan ilegal dan diduga dimiliki warga negara Filipina,” beber Agus. Kemudoian, 20 rumpon dibawa dan diserahkan ke Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

Dalam operasi penertiban rumpon tersebut merupakan hasil dari integrasi pengawasan dengan operasi udara (air surveillance), di mana data-data dihasilkan operasi udara menjadi sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan proses penertiban.

Langkah penertiban rumpon-rumpon tersebut menambah jumlah rumpon telah ditertibkan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Tercatat, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rumpon ilegal yang diduga kuat milik warga Filipina telah ditertibkan sepanjang Januari sampai April 2019.

Agus menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).

Diketahui, rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpon sehingga mudah ditangkap oleh kapal penangkap ikan.

Pemasangan rumpon oknum warga Filipina di perairan Indonesia disinyalir dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka. Hal ini tentu akan sangat merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk nusantara. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua