menu
search

Harkonas, UUPK Tahun 1999 Belum Ampuh Lindungi Konsumen

Sabtu, 20 April 2019 : 06.26
ilustrasi
Jakarta - Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinilai belum cukup ampuh memberikan perlindungan pada konsumen. Berkaitan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) yang mengacu pada momen disahkannya tidak bisa dilepaskan dari UUPK pada 20 April 1999.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, keberadaan UUPK belum cukup ampuh memberikan perlindungan pada konsumen. Pasalnya, pemerintah belum serius menjadikan UUPK sebagai basis hukum untuk melindungi dan memberdayakan konsumen.

"Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang masih bertengger pada skor 40,41 adalah buktinya," ujar Tulus dalam rilis, Sabtu (20/4/2019).

Nilai itu, masih jauh dibandingkan dengan skor IKK di negara maju, yang mencapai minimal skor 53. Bahkan Korea Selatan skor IKK-nya mencapai 67. Artinya tingkat keberdayaan konsumennya sudah sangat tinggi;

Selain itu, YLKI melihat, jika disandingkan dengan derasnya gempuran era digital ekonomi, masih rendahnya IKK di Indonesia adalah hal ironis.

Sebab, rendahnya IKK berkelindan dengan rendahnya literasi digital konsumen. Pantaslah jika konsumen Indonesia saat ini ada kecenderungan menjadi korban produk-produk ekonomi digital, seperti ecommerse dan finansial teknologi.

Hal ini ditandai dengan tingginya pengaduan konsumen di YLKI terkait produk ekonomi digital tersebut. "Kami menganggap, lebih ironis lagi manakala pemerintah masih abai terhadap upaya melindungi konsumen terhadap produk produk ekonomi digital tersebut," sambungnya.

Hal ini dibuktikan masih mangkraknya RPP tentang Belanja Online. Karenanya, YLKI mempertanyakan dengan keras, ada kepentingan apa sehingga pemerintah masih malas mengesahkan RPP tentang Belanja Online.

Pemerintah harus menjadikan Harkonas sebagai momen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya skor IKK.

Dalam konteks hasil pilpres dan pemilu legislatif; lima tahun ke depan pemerintah harus menjadikan isu perlindungan konsumen dan indeks keberdayaan konsumen menjadi arus utama dalam mengambil kebijakan yang berdampak terhadap konsumen.

"Nyatanya, dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam banyak hal, belum menunjukkan keberpihakan nyata pada perlindungan konsumen," tegas dia.

Walaupun dalam era Presiden Jokowi telah ditelorkan Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Perlindungan Konsumen. Namun nyatanya, lanjut Tulus, Stranas Perlindungan Konsumen hanya berhenti pada tataran formalitas belaka. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua