Gubernur Koster Peringatkan Jajaran OPD Tak Main Kebijakan Anggaran

Selasa, 16 April 2019 : 19.20
Gubernur Bali I Wayan Koster saat bersama Kajati Bali Amir Yanto dalam penandatanganan nota kesepahaman bidang perdata dan tata usaha negara.
Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster memperingatkan jajarannya agar jangan bermain-main dengan anggaran jika tidak ingin menuai permasalahan di kemudian hari. Untuk itu, dia mendorong setiap kebijakan terutama yang menyangkut alokasi anggaran, bisa dijalankan dengan tata kelola yang baik dan benar.

“Jangan macam-macam, entah itu sengaja atau mungkin pura-pura tidak tahu dan ujung-ujungnya menyeret kita semua. Jangan sampai menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” harap Gubernur Koster di acara ‘Penandatanganan Nota Kesepahaman Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Gubernur Bali dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali’ di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (16/4/2019).

Acara disertai pemaparan tentang peran Kejati Bali dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

"Saya dan juga staf kami memohon bimbingan dan arahan agar dalam bekerja tetap dalam jalurnya, sesuai hukum. Agar kita bekerja secara cermat, berdasarkan hukum dan tidak berpotensi menimbulkan permasalahan nantinya,” tandas Ketua DPD PDI perjuangan Bali ini.

Nota kesepahaman menurut Koster, sebagai upaya meningkatkan lagi kerjasama Pemerintah Provinsi Bali dengan Kejati Bali, dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Dengan begitu, Pemprov Bali bisa memperoleh konsultasi, bantuan hukum hingga tindakan hukum, untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran dan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Pria kelahiran Sembiran, Buleleng ini menyatakan dirinya berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Diharapkan semangat ini diikuti jajaran pemerintahan.

Koster menyebut pentingnya peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Bali.

Fungsi dan peran TP4D akan difungsikan secara optimal, agar semua OPD difasilitasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan semua pimpinan OPD bisa memanfaatkan dan berkomunikasi dengan tim TP4D, agar tidak ‘terpeleset’ dan ‘tersandung’ masalah hukum.

Kepala Kejati Bali DR Amir Yanto menyatakan, terus melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah termasuk mengadakan ‘safari’ ke sejumlah kabupaten yang ada di Bali.

“Aksi ini kami lakukan dalam rangka sosialisasi, untuk meningkatkan penegakan hukum dalam lingkup pemerintahan daerah, khususnya dalam wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara,” papar Amir Yanto.

Mantan Kepala Kejari Martapura ini juga menekankan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sering ‘mengintai’ pejabat atau pembuat kebijakan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

"Perlu diperhatikan agar nantinya tidak tersandung pada kasus korupsi, suap atau gratifikasi karena selain akan bermasalah secara hukum juga bisa menghambat program-program pembangunan di suatu daerah," katanya.

Amir menyebut saat ini langkah penanganan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada usaha-usaha preventif atau pencegahan dibanding tindakan represif seperti tangkap tangan.

“Kami mengajak semuanya untuk tetap menjalin komunikas dan saya pastikan tim kami siap untuk menjawab keraguan saudara-saudara sekalian dan memberikan pendampingan dalam proyek-proyek strategis,” tukasnya.

Dia memastikan dalam pelayanan yang akuntabel, tidak hanya berpedoman pada pelayanan yang bersih dan transparan, namun juga pelayanan yang cepat dan efektif. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru