Gubernur Koster Ingin Bangun Budaya Anti Korupsi Mulai Tingkat Dasar

Rabu, 24 April 2019 : 01.00
Gubernur Bali I Wayan Koster menerima audiensi perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan ingin membangun budaya anti korupsi hingga ke tatanan yang paling dasar.

“Untuk itu pendidikan anti korupsi mulai dari sekolah sangat penting, karena ini soal membangun sikap dan karakter, masalah mental,” kata Koster dalam audensinya dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pendidikan Anti Korupsi provinsi Bali di ruamng Tamu Gubernur Bali, Selasa (23/4/2019).

Putra kelahiran Sembiran, Buleleng ini menyatakan, dirinya mengapresiasi adanya implementasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dijadikan program prioritas KPK ke daerah-daerah.

Apalagi, kalau bisa diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah serta kegiatan-kegiatan seperti muatan lokal maupun kegiatan ekstra kulikuler di luar jam pelajaran.

Koster mengaku akan segera membuat Pergub terkait hal tersebut dan akan segera diaplikasikan secara konkrit di masyarakat. “Di Bali saya kira juga harus berbasiskan budaya, yakni dengan memaksimalkan peran desa adat. Menyentuh kearifan lokal kita di Bali," tegasnya.

Banyak local genius di Bali yang bisa diangkat. Jadikan wantilan-wantilan di desa sebagai wahana pendidikan nonformal dan akan segera disusun pergubnya.

Ketua DPD PDI perjuangan Bali ini juga menyatakan akan membuat seremonial yang bisa memicu anak-anak muda, para pelajar di Bali untuk lebih aware pada pendidikan dan isu anti korupsi.

“Kita rancang acara yang dekat dengan anak muda sekarang. Vlog, meme. Media sosial, cerpen, puisi dan lainnya, lebih ceopat merasuk ke anak muda kita, sesuai dengan semangat mereka,” katanya.

Kepala Satuan Tugas Politik Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano, mengungkapkan pendidikan anti korupsi sudah menjadi kesepakatan 4 menteri dan ketua KPK serta jajaran eselon 1 kementrian.

Kata dia, hal ini tindak lanjut nawacita, revolusi mental dan budaya anti korupsi yang digadangkan bapak presiden hingga ke pemerintah daerah. Untuk itu perlu ada regulasi sebagai paying hukum.

Pihaknya menyampaikan, Bali akan menjadi lokus kampanye 'Bus Jelajah Negeri : Bangun Anti Korupsi' yang akan mengunjungi Bali medio September mendatang.

“Kita akan kunjungi seluruh kabupaten dan kota, dimana sasarannya adalah para pelajar, aparatur negara hingga dunia usaha, lewat kegiatan belajar pencegahan anti korupsi yang terintegrasi,” ungkapnya.

Guntur mengapresiasi Bali sebagai daerah dengan progres pendidikan anti korupsi berbasis keluarga tercepat di Indonesia.

“Bali ada di puncak daftar bersama DI Yogjakarta. Pencapaian ini kami analisa terkait erat dengan ajaran karma phala yang kami lihat sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian di Bali,” imbuhnya. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru