menu
search

Giliran Dua Kapal Ikan Malaysia Ditangkap Tim KKP

Kamis, 04 April 2019 : 15.36
Kapal berbendera Malaysia yang ditangkap Tim KKP/humas KKP
Jakarta - Tim kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berturut-turut menangkap sejumlah kapal perikanan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia pada awal April 2019.

Dua Kapal Perikanan Asing (KIA) berbendera Malaysia ditangkap Tim Kapal Pengawas Perikanan (KP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) di Perairan Selat Malaka, Rabu 3 April 2019.

Sehari sebelumnya (2/4), KP. Hiu 011 juga berhasil menangkap 2 (dua) KIA Vietnam di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau. Tangkapan terbaru ini menambah 23 kapal perikanan ilegal yang berhasil ditangkap sebelumnya oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Dengan demikian, sejak Januari hingga 4 April 2019, total tangkapan menjadi 25 (dua puluh lima) kapal perikanan ilegal. Terdiri dari 20 KIA dan 5 Kapal Perikanan Indonesia (KII).

“Dari sejumlah KIA yang ditangkap terdiri atas 11 kapal berbendera Vietnam dan 9 kapal berbendera Malaysia,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman dalam keterangan resminya Kamis (4/4/2019).

Penangkapan 2 (dua) KIA Malaysia dengan nama PKFB 1852 (64.71 GT) dan KHF 1256 (53.02 GT) dilakukan dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan oleh KP Hiu 08.

Kapal PKFB 1852 diawaki 4 orang terdiri atas 2 (dua) orang WN Thailand termasuk Nakhoda dan 2 orang WN Kamboja. Sementara KHF 1252 diawaki oleh3 (tiga ) orang berkewarganegaraan Thailand. Kedua kapal menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang di Indonesia jaring trawl.

Suherman menjelaskan, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing secara umum sama. "Kapal perikanan asing masuk dan menangkap ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan," sambung Suherman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kapal sementara diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Kini, kedua kapal dan seluruh awak kapal telah tiba di Stasiun PSDKP Belawan Sumatera Utara untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua