menu
search

Dua Terdakwa Penyerobotan Tanah Disabilitas di Gianyar Dituntut 3,6 Tahun Bui

Kamis, 18 April 2019 : 17.41
Gianyar - Jaksa menuntut dua terdakwa penyerobotan tanah milik penyandang disabilitas di Desa Pejeng Kabupaten Gianyar, masing-masing Dewa Ketut Oka Merta dan Dewa Nyoman Ngurah Swastika dengan pidana penjara tiga tahun enam bulan.

Tuntutan tim jaksa dibacakan Raka Arimbawa di depan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Kamis (18/4/2019).

Jaksa Arimbawa mengatakan, besarnya tuntutan itu karena kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) & (2) KUHP Junto Pasal 88 KUHP.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan menghadirkan kedua terdakwa yang merupakan kakak beradik yang didampingi kuasa hukum. Keduanya dijerat sangkaan kasus penyerobotan sebidang tanah yang terletak di Banjar Tarukan Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring Gianyar.

Dijelaskan Arimbawa, setelah memeriksa para saksi dan mencocokkan petunjuk dengan semua alat bukti di persidangan terdapat kesesuaian dan menguatkan terjadinya tindak pidana yang disangkakan.

Kedua terdakwa dinyatakan telah melakukan permufakatan jahat dengan menggunakan surat penguasaan fisik sebidang tanah, yang secara faktual juga masih dikuasai korban Dewa Nyoman Oka.

Surat yang ditandatangani plus stempel seolah-olah tanah tersebut dikuasai oleh keduanya kemudian diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat pengurusan pensertifikatan pada tahun 2013.

"Padahal terdakwa mengetahui tanah seluas 4.050 meterpersegi tidak seluruhnya dikuasai oleh terdakwa, hanya sebagian saja sedang sisanya dikuasai Dewa Nyoman Oka," sambunganya.

Ditambahkan, kedua terdakwa sengaja tidak memberitahu korban, karena mengetahui korban tidak akan memberikan izin tanah yang ditempati untuk disertifikatkan.

"Bukti petunjuk surat pernyataan fisik tanah sporadis, copi silsilah keluarga untuk persyaratan pengajuan ke BPN, telah terpenuhi dengan sengaja menggunakan surat yang isinya kebohongan, tidak sesuai kenyataan," imbuhya.

Dengan alat bukti petunjuk berupa kopi surat palsu tersebut, dapat menimbulkan kerugian dalam hal ini pihak korban.

"Para Terdakwa telah terbukti, mengajukan surat permohonan sporadik prona tanah seluas sekira 5000 meter untuk disertifikatkan dengan tanpa mengindahkan posisi I Dewa Nyoman Oka, Penyandang disabilitas yang sejatinya menguasai separuhnya," imbuh Arimbawa.

Dia menambahkan, beberapa hal yang memberatkan, karena kedua terdakwa tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum akhirnya di bawa ke ranah hukum.

"Sampai sekarang keduanya juga tidak merasa tidak bersalah dan yang meringankan kedua terdakwa selalu hadir di persidangan," sambung Arimbawa. Hakim menunda sidang sampai Senin 22 April 2019 dengan agenda pembacaan pembelaaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis.

Menanggapi tuntutan itu, Dewa Made Rai, selaku keluarga korban atau orang tua angkat I Dewa Nyoman Oka berpendapat bahwa tuntutan JPU kepada para terdakwa belum maksimal.

"Sebelumnya kami pernah mengajak mediasi secara persuasif kepada para terdakwa agar kasus penyerobotan tanah ini hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan namun mereka malah bersikeras merasa benar akhirnya dibuktikan di ranah pengadilan ini," terangnya.

Kata dia, hakim harusnya menggunakan hukuman maksimal agar kasus ini menjadi contoh bagi masyarakat agar berhati-hati dalam mendefinisikan kata 'menguasai' dengan 'memiliki tanah, sebab harus memperhatikan kedua hal tersebut apabila hendak mensertifikatkan sebidang tanah. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua