menu
search

Driver Online Alami Intimidasi, Togar Somasi Aplikator Pembuat Zonasi di Bali

Jumat, 12 April 2019 : 22.23
Ratusan Driver Online mendatangi Kantor Togar Situmorang guna mengadukan nasib mereka/ist
Denpasar - Mendengar keluhan para driver online yang kerap mengalami intimidasi serta dirugikan dengan praktek zonasi yang membatasi ruang gerak mereka pengacara Togar Situmorang melayangkan somasi secara terbuka kepada pihak aplikator yang membuat zonasi.

Togar menegaskan itu, saat bertemu ratusan orang yang mendatangi kantornya Jalan Gatot Subroto Timur Denpasar, Jumat (12/4/2019).

Para driver online yang tergabung Perkumpulan Armada Sewa (PAS) DPD Bali dan Asosiasi Driver Online (ADO) DPD Bali menyerahkan surat kuasa kepada Togar Situmorang selaku kuasa hukumnya.

Mereka berharap, Togar dapat membantu menegakkan dan memperjuangkan hak serta keadilan bagi para driver online di Pulau Dewata ini. Pasalnya, keberadaan para driver online ini, dalam menjalankan profesi kerap mendapat intimidasi, persekusi bahkan tekanan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sayangkan perlakuan yang diarahkan kepada kami dalam menjalankan profesi kami . Padahal kami warga negara yang memiliki hak yang sama dengan mereka,” ujar Ketua PAS Indonesia DPD Bali, Aryanto didampingi Ketua ADO DPD Bali

Menghindari berbagai macam tekanan selama bekerja, ADO sepakat menunjuk Kantor Hukum dan Pengacara Togar Situmorang yang merupakan Dewan Pembina ADO DPD Bali menindaklanjuti semua permasalahan hukum yang terjadi pada driver online terkait kendala kendala menjalankan kegiatan profesi.

Keberadaan jasa transportasi online saat ini, turut membangun perekonomian Bali baik dari sisi ekomoni, perbankan, UMKM hingga perubahan taraf hidup para pengemudi.

Berdasar data ADO, saat ini sebanyak 58 persen para driver online adalah penduduk ber-KTP Bali. Sisanya pendatang yang mengadu nasib di Pulau Dewatai.

"Jadi, sebetulnya jika ada penggiringan opini driver online bukan masyarakat Bali saya rasa itu salah," tutur Ketua ADO DPD Bali Achmad Qodriansyah.

Terkait blok zonasi dilakukan aplikator di beberapa titik seperti Canggu, Ubud, Nusa Dua dan Uluwatu, Togar akan mengambil langkah konkrit dengan mengirimkan somasi kepada aplikator dan menempuh jalur hukum.

Selama driver memiliki izin angkutan tidak ada dasar untuk melakukan hal tersebut. Karena izin angkutan sewa khusus berlaku dalam satu wilayah provinsi, maka itu ada pemblokan pada satu wilayah tertentu, sangat tidak sesuai azas keadilan dan kebebasan seseorang.

Togar akan melayangkan somasi terbuka bagi semua pihak, agar tidak menghalang-halangi atau membatasi zona pada wilayah tertentu bagi driver taksi online.

"Apalagi sudah ada regulasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, sebagai payung hukum taksi online,” tegas Togar dihubungi wartawan.

Dalam PM 118 memberi landasan serta payung hukum jelas bagi angkutan sewa khusus didalam nya menyangkut berbagai macam aspek mulai dari keselamatan penumpang, kenyamanan, keamanan dan jam operasional driver itu sendiri.

“Yang pasti landasan dari PM 118 Tahun 2018 ialah kepentingan nasional, aspek keselamatan dan perlindungan konsumen, serta kesetaraan dan kesempatan berusaha sehingga semua bisa tumbuh dan bersaing secara sehat,” jelasnya.

Karenanya, Togar meminta semua pihak untuk menghormati regulasi yang dibuat pemerintah, dan tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu dengan membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan negara. Dan jangan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu.

“Sepanjang aturan sudah jelas, mari menghormati itu bersama- sama. Tidak boleh melakukan perbuatan yang justru melawan hukum yang sudah diatur pemerintah,” katanya mengingatkan. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua