Dibanding Partisipasi Pemilih, Moeldoko Sebut Jumlah Kasus Pemilu 2019 Masih Kecil

Minggu, 21 April 2019 : 01.30
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko/dok
Jakarta - Kasus-kasus yang muncul dalam Pemilu serentak 17 April 2019 dinilai masih kecil dibandingkan dengan besarnya partisipasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Bangsa Indonesia telah melalui tahapan terbesar Pemilihan Umum lewat pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu. Sekitar 80 persen dari 192 juta pemilik hak suara berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang berlangsung selama satu hari.

“Jumlah yang begitu masif, tapi berlangsung lancar,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI Dr Moeldoko dalam keterangan resminya, Sabtu (20/4/2019).

Dia mengaku, mendapat laporan ada beberapa persoalan yang muncul selama pemilu. Seperti keterlambatan kertas suara, kurangnya kertas suara, hingga beberapa insiden di lokasi pemungutan suara.

Namun melihat jumlah kasus jika dibandingkan dengan jumlah pemilih dan total Tempat Pemungutan Suara (TPS), sangatlah kecil. “Saya juga melihat KPU sedang berusaha keras segera menyelesaikan,” lanjut Moeldoko.

Siapapun harus bisa menerima keputusan KPU. Jika masih ada keberatan dan mempunyai bukti yang mendukung, peraturan perundangan-undangan menetapkan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Moeldoko menegaskan, KPU bekerja secara mandiri. Dia menyayangkan orang-orang yang menuding KPU mewakili kepentingan pemerintah.

KPU bekerja berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan : “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Dalam pemilihan anggota KPU, bukan hanya pemerintah yang terlibat namun juga melibatkan masyarakat dan DPR dalam melakukan fit and proper test. Di mana semua partai juga terlibat. Ini artinya, siapapun yang menjadi komisioner KPU sudah melalui mekanisme yang fair. (rhm)

1 komentar:

Rekomendasi

Berita Terbaru