Samudera Pasifik Bebas IUU Fishing, Menteri Susi: Tak Cukup Ratifikasi PSMA

Kamis, 07 Maret 2019 : 07.00
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara dalam forum kerja sama kemitraan di Abu Dhabi/humas kkp
Abu Dhabi - Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti menegaskan untuk mencapai tujuan menjadikan Samudera Pasifik bebas IUU Fishing di 2020 tidak cukup hanya sebatas ratifikasi PSMA.

Hal tersebut disampaikan Susi saat menjadi pembicara dalam forum kerja sama kemitraan “Friends of Ocean Action” di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Rabu 6 Maret 2019.

Forum tersebut dihadiri para ilmuwan, penggiat sektor teknologi, pelaku bisnis, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari berbagai negara. Susi, didapuk sebagai pembicara pada isu penanganan IUU Fishing yang dimoderatori oleh Jim Leape dari Standfors University, Amerika Serikat.

Dijelaskam Susi, Indonesia sejak awal telah mendukung inisiatif Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang mendorong pemberdayaan pelabuhan perikanan untuk mengawasi praktik IUU Fishing melalui ratifikasi PSMA.

Ia bersyukur dengan semakin banyaknya negara ikut meratifikasi PSMA. Namun ia berpendapat, untuk mencapai tujuan menjadikan Samudera Pasifik bebas IUU Fishing di 2020, ratifikasi PSMA saja tidak cukup.

Indonesia bahkan telah membuka data Vessel Monitoring System (VMS) kepada publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan perikanan, agar masyarakat luas dapat ikut mengawasi aktivitas kapal perikanan Indonesia.

“Kami telah melakukan banyak hal untuk memberantas illegal fishing, tetapi kami juga menyadari usaha tersebut tak pernah cukup," ucapnya.

Oleh karena itu, kemauan politik (red-political will) sangat penting. Ratifikasi PSMA adalah hal yang bagus, tetapi akan menjadi macan tanpa taring tanpa pelarangan transshipment dan dukungan politik yang kuat.

Ia menyebutkan, hal ini, terjadi karena masih banyak kapal perikanan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya ke pelabuhan. Banyak yang melakukan kegiatan transshipment (bongkar muat) di tengah laut ke kapal-kapal lain dengan berbagai modus yang tersusun rapi.

Mereka (red-kapal perikanan) memasang VMS, tetapi mereka memiliki kapal-kapal lain yang serupa bentuk, warna, nama, dan ukurannya tanpa VMS yang bisa terus menangkap ikan tanpa diketahui.

"Ketika satu kapal butuh perbaikan, mereka memindahkan VMS tersebut ke kapal lainnya,” cerita Menteri Susi. Dia menilai usaha ratifikasi PSMA dan transparansi data VMS kapal perikanan yang telah dilakukan Indonesia saja dirasa belum cukup.

Apalagi, sekadar ratifikasi PSMA tanpa pembukaan data VMS yang dilakukan beberapa negara. Ia pun menyadari bahwa tidak bisa meminta setiap negara membuka VMS mereka secara sukarela.

Banyak negara bahkan tidak melakukan keduanya, tidak meratifikasi PSMA dan tidak membuka data VMS, termasuk negara konsumen produk perikanan terbesar di dunia sekalipun. “Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa,” tuturnya.

Kata Susi, Indonesia beruntung memiliki regulasi negara yang memperbolehkan penenggelamsnyan kapal pelaku illegal fishing sehingga memberi efek jera bagi para pelaku.

Ditambah kebijakan moratorium (penghentian operasi) kapal eks-asing di perairan Indonesia, evaluasi dan analisis kebijakan perikanan, dan pembentukan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Illegal Fishing (Satgas 115) yang dilakukan empat tahun belakangan, sehingga aktivitas illegal fishing di Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin.

Kini, Indonesia juga tengah memperjuangkan hak laut (ocean rights) dan berupaya mendapatkan persetujuan internasional kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir (transnational organized fisheries crime).

Di Indonesia, lanjut dia, tak hanya melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kapal ilegal asing juga melakukan penyelundupan obat-obatan, hewan dilindungi, perbudakan, dan perdagangan manusia.

Baru-baru ini, kami (red-Indonesia) juga menemukan modus baru, di mana kapal perikanan asing masuk ke wilayah Indonesia secara bergerombolan dan dilindungi oleh coast guard dan kapal pengawas perikanan dari negaranya.

"Jadi selama ini yang kami temukan, semakin dilarang, mereka semakin berusaha menemukan modus dan cara-cara lain untuk menghindar,” tandasnya. Oleh karena itu Menteri Susi menilai, untuk mencapai target 2020 Samudera Pasifik bebas IUU Fishing diperlukan kerjasama yang erat antar negara.

Sektor bisnis diharapkan mengambil tindakan untuk mengendalikan rantai pasokan, sementara sektor pemerintah mengontrol akses ke pelabuhan dan membuat sistem pendataan untuk mendukung usaha yang sudah dilakukan.

“Tanpa kepemimpinan dan dukungan politik yang kuat, langkah-langkah luar biasa apa yang dimiliki Indonesia dalam memerangi IUU Fishing tidak akan bertahan,” katanya menegaskan. Pihaknya menginginkan agar komunitas internasional setuju dan berkomitmen penuh melawan organisasi pelaku kejahatan perikanan yang bukan sekadar nelayan. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru