Pengadilan Kuatkan Putusan KPPU, Kospin Jasa Terlambat Akuisisi Saham PT ATU

Selasa, 05 Maret 2019 : 00.00
ilustrasi/net
Jakarta- Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan menguatkan Putusan KPPU terkait Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Asuransi Takaful Umum (PT. ATU) oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA).

Diketahui Keputusan KKPU No. 02/KPPU￾M/2018 tentang Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan dalam Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Asuransi Takaful Umum (PT. ATU) oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA).

Sidang Pembacaan Putusan No. 01/Pdt.Sus￾KPPU/2019/PN.Pkl., dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019 dihadiri Kuasa Hukum Kospin JASA selaku Pemohon Keberatan dan KPPU selaku Termohon Keberatan.

Sidang dipimpin Moch. Ichwanudin, sebagai Ketua Majelis Hakim, Utari Wiji Hastaningsih, dan Setyaningsih, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh Faik
Ardani, sebagai Panitera Pengganti.

"Majelis Hakim telah memutuskan, menolak permohonan Pemohon Keberatan secara keseluruhan dan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000," ujar Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean  mengutip keputusan PN Pekalongan dalam keterangan tertulis 4 Maret 2019.

Materi keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan, pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi KPPU terkait hal-hal yang memberatkan antara lain pertama Putusan KPPU kurang dalam pertimbangan hukumnya khususnya terkait dengan pengecualian dalam Pasal 50 huruf i UU No. 5 Tahun 1999.

Keberatan kedua Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 karena pengambilalihan saham PT ATU oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Atas keberatan Kospin JASA selaku Pemohon Keberatan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sependapat dengan KPPU bahwa tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan Pemohon Keberatan terhadap PT. ATU adalah bukan termasuk dalam pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf i UU No. 5 Tahun 1999.

Karenanyam Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Keberatan wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU terkait pengambilaihan saham PT ATU.

Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat dengan KPPU bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.

Perkara a quo bermula dari adanya Laporan Penyelidikan yang diidentifikasi dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) berkaitan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. ATU oleh Kospin JASA selaku Pemohon Keberatan.

"Fakta-fakta dalam pemeriksaan, Majelis Komisi KPPU tidak menemukan adanya hubungan afiliasi antara Kospin JASA dengan PT. ATU," sambung Gropprera.

Nilai gabungan penjualan dan/atau aset hasil pengambilalihan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai asset dari badan usaha pengambilalih tahun terakhir Kospin JASA dengan nilai penjualan dan/atau nilai asset rata rata 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang diambil alih, PT. ATU adalah aset sebesar Rp. 6.747.893.024.024 dan penjualan sebesar Rp. 606.637.453.239.

"Nilai aset melebihi nilai ambang batas aset dan tidak ada hubungan afiliasi sehingga Kospin
JASA wajib lapor ke KPPU," sambungnya.

Majelis Komisi menilai seharusnya pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT. ATU oleh Kospin JASA secara tertulis kepada KPPU paling lambat tanggal 21 Februari 2018.

Hanya saja Kospin JASA melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 16 Maret 2018, sehingga Kospin JASA terlambat melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU selama 17 hari kerja.

Majelis Komisi Perkara No. 02/KPPU-M/2018 terdiri Kodrat Wibowo,S.E., sebagai Ketua Majelis Komisi, Harry Agustanto, S.H., M.H., dan Dr. M. Afif Hasbullah, masing-masing sebagai Anggota Majelis membacakan putusan perkara tersebut pada tanggal 7 Desember 2018.

Ditambahkan, dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor (Kospin JASA) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5
PP No. 57 Tahun 2010;

Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha); dan memerintahkan melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.

Ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 ”Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia” sehingga baik KPPU maupun Pemohon Keberatan masih dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut. (rhm)

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru