menu
search

Moeldoko Tegaskan TNI Profesional, Mustahil Dwifungsi Kembali

Sabtu, 09 Maret 2019 : 00.00
Kepala Staf Kepresidenan Meoldoko memberikan keterangan pers/ksp
Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko kembali menegaskan tentang profesionalisme di tubuh TNI sehingga sangat mustahil jika TNI kembali kepada Dwifungsi sebagaimana zaman orde baru.

Revisi UU TNI tiba-tiba membangkitkan wacana kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Padahal dua hal tersebut sangat tidak relevan. ABRI secara tegas mengubah diri dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Paradigma menjadikan TNI lebih profesional jelas menghilangkan konsep dwifungsi," tegas Moeldoko dalam dalam dialog awak media bersama Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP). Jaleswari Pramodawardhani, Deputi V KSP yang hadir mendampingi Moeldoko, Jumat (8 Maret 2019).

Bahkan, Moledoko menjamin, Presiden Joko Widodo tidak akan mengembalikan dwifungsi. “Setelah reformasi, TNI sudah mengubah diri menjadi institusi yang profesional,” kata Moeldoko di kantor KSP.

Dicontohkan, saat bertekad menjadi institusi yang professional, prajurit TNI tidak lagi bermain-main di wilayah politik dan bisnis.

Meski pemenuhan sikap itu belum dibarengi dengan pemenuhan akan hak-hak professional kepada prajurit. Seperti kemampuan peralatan dan kesejahteraan prajurit. “Tapi prajurit tidak pernah mengeluh,” kata Panglima TNI periode tahun 2013 - 2015.

Diketahui, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Robertus Robert menggelar aksi pada 28 Februari 2019 Dalam aksinya, Robertus mengkritik TNI dengan menyanyikan lagu Mars ABRI yang dipelesetkan. Gara-gara orasinya, Robertus harus berurusan dengan aparat hukum.

Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Sebab kritik merupakan bentuk penghormatan terhadap demokrasi. “Namun tolong jangan sampai kritik itu melanggar undang-undang. Patuhi koridor-koridornya,” kata Moeldoko wanti-wanti.

Disinggung soal rencana prajurit TNI yang bakal menduduki jabatan sipil yang yang dicurigai sebagai kembalinya dwifungsi ditepis Moeldoko. Dia menegaskan, saat ini ada 10 institusi yang bisa dijabat TNI aktif. Pengisian ini, menurutnya sesuai dengan Undang-Undang TNI.

Dicontohkan, Pasal 47 ayat (2) undang-undang itu menyebut, TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua