Menteri Susi Ungkap Kemajuan Indonesia Respon Isu Kelautan dan Perikanan

Jumat, 08 Maret 2019 : 09.28
Abu Dhabi - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan kemajuan yang berhasil dicapai Indonesia dalam menangani isu-isu kelautan dan perikanan.

Kemajuan dicapai dalam melakukan restoring dan restructuring manajemen perikanan dari praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) yang telah terjadi selama dua dekade dalam empat tahun terakhir.

"Hasilnya, produktivitas sektor kelautan dan perikanan turut meningkat. Kita bisa melihat bahwa nilai Maximum Sustainable Yield (MSY – ‘tangkapan maksimum lestari’) dan nilai stok ikan telah meningkat dua kali lipat. Kita juga sangat senang dengan nilai biomassa ikan yang turut meningkat,” ujar Susi.

Keberhasilan Indonesia juga berhasil membatasi ukuran kapal yang diizinkan untuk memancing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah coastal fisheries guna menuju manajemen perikanan yang berkelanjutan. Dampaknya pun bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat terutama nelayan.

“Senang sekali melihat ketersediaan ikan tangkap yang meningkat begitu luar biasa. Sekarang nelayan bisa menangkap lebih banyak ikan yang besar-besar tanpa perlu pergi terlalu jauh hingga ke tengah laut,” tukasnya saat menjadi pembicara Opening Panel World Ocean Summit 2019, Selasa (5/3/2019).

Acara yang berttema “A Bridge over Troubled Waters: Defining the Task”, acara tersebut berlangsung selama tiga hari, 5-7 Maret 2019 di Hotel St. Regis Saadiyat, Abu Dhabi.

Berbagai capaian tersebut, lanjut Susi, dapat terlaksana berkat dukungan dari pemerintah. Konsolidasi yang kuat antara Satuan Tugas (Satgas) 115 dengan Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Polisi laut memungkinkan negara untuk menghentikan operasi 7.000-10.000 kapal eks-asing yang sebelumnya melaut di perairan Indonesia.

Hasilnya, angka perdagangan produk perikanan Indonesia meningkat hingga menduduki peringkat satu di Asia Tenggara pada tahun 2016. Ia menekankan, dukungan politik amat penting untuk melaksanakan berbagai upaya/kebijakan proteksi sumber daya kelautan.

Pasalnya, tekanan pengusaha agar pihak yang berkuasa mengubah arah kebijakan terkait perikanan cukup kuat. Kesepahaman antara pengusaha dan pemerintah dalam manajemen perikanan yang berkelanjutan ini menjadi tugas yang harus dicapai ke depannya.

“Yang saya lihat, banyak pengusaha yang belum memahami bahwa sebenarnya regulasi, larangan, dan pembatasan yang dilakukan terhadap sumber daya laut terbarukan akan menghasilkan tangkapan ikan yang lebih produktif bagi sektor bisnis,” terang Susi.

Angka daya saing industri perikanan di Indonesia telah meningkat sebesar 28% dalam empat tahun terakhir dan masih berpotensi untuk terus mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kalkulasi yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan masih ada sekitar 40% kasus unreported fishing yang terjadi.

Dia berharap agar para pengusaha mulai menumbuhkan pemahamannya akan responsible fishing. Kendati demikian, ia menilai kemajuan pengelolaan kelautan dan perikanan yang telah dicapai Indonesia bergerak ke arah yang positif.

“Secara keseluruhan, hasil perubahan yang telah dicapai Indonesia selama 4 tahun ini luar biasa,” ucapnya.

Keberhasilan Indonesia dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan ini menjadi salah satu studi kasus yang dapat menjadi pedoman negara-negara lainnya dalam upaya mengoordinasikan kebijakan-kebijakan perlindungan laut dalam misi keberlanjutan di masa mendatang.

World Ocean Summit (WOS) merupakan pertemuan tahunan yang diinisasi oleh media ekonomi asal Inggris, The Economist. Pertemuan ini mempertemukan para pembuat kebijakan dunia untuk berbagi pengalaman dan berdialog mengenai kebijakan-kebijakan perlindungan laut.

Kesempatan ini merupakan kali ketiga Menteri Susi mendapatkan kehormatan untuk menjadi pembicara pada perhelatan WOS. Sebelumnya, Menteri Susi juga menjadi salah satu pembicara dalam WOS 2017 di Bali, Indonesia dan WOS 2018 di Mexico. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru