KKP dan Kemenhub Permudah Layanan Pengurusan Dokumen Kapal Perikanan dan Kepelautan

Selasa, 05 Maret 2019 : 19.41
Penandatanganan KKP dan  Kemenhub terkait pelayanan status hukum kapal perikanan dan kepelautan/kkp
Jakarta- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk mempermudah pelayanan pengurusan dokumen kapal perikanan dan kepelautan.

Kerja sama dilakukan terkait pelayanan status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan.  Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Selasa 5 Marer 2019.

Penandatanganan kerja sama ini berangkat dari isu pengelolaan perikanan tangkap khususnya bagi nelayan kecil yang mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kapal perikanan dan kepelautan. Banyak nelayan kecil mengatakan kendala yang paling besar yaitu sulitnya akses dan minimnya pengetahuan.

Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar menjelaskan, PKS ini merupakan langkah terobosan (breakthrough) untuk membantu nelayan kecil memberikan layanan untuk status hukum kapal yaitu Pas Kecil, Surat Ukur, Grosse Akta, Izin (Buku Kapal Perikanan, Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).

Juga, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal yang dimiliki, serta memberikan sertifikasi kepelautan  dalam bentuk buku pelaut (seaman book).

Data DJPT menyebutkan jumlah kapal perikanan di Indonesia kurang lebih sebanyak 600.000 unit. Dari jumlah ini, 89 persen adalah kapal berukuran <10 GT yang didominasi kepemilikannya oleh nelayan kecil.

KKP dan Kemenhub akan berkolaborasi memberikan fasilitasi dengan sistem jemput bola ke sentra-sentra nelayan seluruh Indonesia.

"Selain status hukum kapal penangkap ikan, nelayan juga difasilitasi memiliki sertifikasi kepelautan, sehingga nelayan selamat, bahagia dan sejahtera,” ujar Zulficar.

Dokumen kepelautan merupakan prasyarat utama dalam menjamin keselamatan nelayan. Selain itu, untuk memastikan nelayan memiliki keterampilan dalam menjalankan kegiatan di laut. Sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan di laut akibat aktivitas penangkapan ikan.

Sedangkan dokumen kapal perikanan memiliki fungsi pendaftaran serta pendataan kapal, juga sebagai instrumen keselamatan serta ketertelusuran (traceability) ikan hasil tangkapan.

Banyak negara-negara tujuan ekspor ikan hasil tangkapan sudah mulai mensyaratkan bahwa hasil tangkapan bukan dari kegiatan IUU fishing yang dibuktikan dengan kapal penangkap ikan tersebut memiliki dokumen dan izin kapal yang jelas,” papar Zulficar.

Secara keseluruhan, ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut meliputi penyelenggaraan kelaiklautan, laik tangkap dan laik simpan kapal penangkap ikan. Selain itu, pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal penangkap ikan; sinkronisasi dan pertukaran data base kapal penangkap ikan dan pengawakan.

Fasilitasi perizinan atau administrasi satu atap; pelatihan dan sertifikasi kepelautan bagi nelayan; penerbitan Dokumen Pelaut Kapal Penangkap Ikan.

Juga sosialisasi status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan kepada UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan Perikanan dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Sinergi KKP dan Kemenhub ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara KKP dan Kemenhub pada tahun 2016 bertujuan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada tahun 2017, KKP juga menggandeng Kemenhub untuk melakukan percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan dan penerbitan SIUP dan SIPI secara terpadu.

Tujuannya, melaksanakan percepatan penerbitan dokumen kapal dan dokumen perizinan penangkapan ikan hasil pengukuran ulang yang telah berakhir pada tanggal 30 April 2018 lalu.

Dalam kurun waktu empat tahun ini Kemenhub membantu dalam membenahi tata kelola kapal perikanan melalui kerja sama yang cukup harmonis yakni kegiatan analisis dan evaluasi kapal eks asing yang pembangunanannya dilakukan di luar negeri, pengukuran ulang kapal melalui gerai perizinan bersama.

Demikian juga, pendataan kapal dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta pengukuran dan pendaftaran kapal bantuan. (rhm)


Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru