Jokowi Ingin Dunia Usaha Manfaatkan Perang Dagang Tiongkok dan Amerika

Rabu, 13 Maret 2019 : 06.55
Presiden Jokowi meminta dunia usaha memanfatkan perang dagang Tiongkok dan Amerika sebagai peluang bisnis/biro pers setpres
Tangerang - Presiden Joko Widodo meminta kalangan dunia usaha memanfaatkan momentum perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai peluang bisnis. Menurutnya, situasi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

Hal ini dikarenakan investor yang ada di Tiongkok sudah mulai goyang dan ingin mencari tempat baru untuk investasinya.

"Nah ini dimanfaatkan, disambungkan. Duta besarnya bisa menyambungkan, mungkin ITPC-nya (Indonesian Trade Promotion Center) bisa menyambungkan, dan BKPM bisa menjemput bola ke sana. Banyak sekali (peluang)," kata Kepala Negara di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Seprong Damai (BSD), Tangerang, Provinsi Banten, Selasa, 12 Maret 2019.
.
Kepala Negara, secara khusus, memberi contoh industri meubel dan produk-produk kayu yang berbondong-bondong keluar dari Tiongkok justru memilih untuk pindah ke Vietnam.

Padahal, kayu dan bahan mentahnya ada di Indonesia. Kekayaan kayu, rotan, bambu, semuanya dimiliki Indonesia. Namun, ekspor Indonesia ke Amerika itu hanya menguasai 3 persen. Vietnam 16 persen.

Selain itu, raw material yang melimpah. Itu semua harus menjadi dokoreksi semuanya. Ini baru satu produk dan masih banyak produk lainnya yang memiliki peluang ekspor menjanjikan.

:Cerita produk yang lain kurang lebih ya sama. Coba, kita 3 persen, Vietnam 16 persen masuk ke pasar Amerika. Artinya apa? Kita kalah rebutan. Kalah merebut investasi, kalah merebut pasar," ucap mantan Wali Kota Solo itu.

Dalam forum rapat kabinet pekan lalu, Presiden sempat melontarkan keinginannya untuk memiliki menteri ekspor dan menteri investasi. Negara-negara di Uni Eropa juga memiliki menteri investasi dan menteri yang khusus menangani ekspor.

Mungkin dari sisi kelembagaan kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. "Dua menteri mungkin perlu. Tapi nanti kalau ada menteri itu juga enggak nendang lagi, yang salah ya kita semuanya sudah," tandasnya. (rhm)

Rekomendasi