Gubernur Bali Targetkan Seluruh Masyarakat Tercover JKN-KBS Hingga 2020

Senin, 11 Maret 2019 : 15.39
Gubernur Bali I Wayan Koster
Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan seluruh masyarakat Bali dengan NIK dan bertempat tinggal di Provinsi Bali bakal terlayani Program Jaminan Kesehatan Nasional -Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) hingga tahun 2010.

Program JKN-KBS, secara resmi diluncurkan Gubernur Bali Wayan Koster di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, akhir Februari lalu. Disebut-sebut, program itu ‘menyempurnakan’ program JKN dari BPJS Kesehatan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang JKN-KBS.

JKN-KBS dari aspek kepesertaan menjangkau seluruh Krama Bali (masyarakat Bali dengan NIK dan bertempat tinggal di Provinsi Bali), untuk memberikan perlindungan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan semesta.

"Dari segi pelayanan, ada item pelayanan yang ditambahkan dimana sebelumnya tidak ter-cover JKN, dalam program JKN-KBS ini bisa terlayani,” kata Gubernur dalam kunjungan kerja ke Gianyar belum lama ini.

"Setelah diluncurkan, kami menargetkan 100 % masyarakat Bali akan ter-cover JKN-KBS pada tahun 2020," tegasnya lagi. Saat ini, lanjut Koster, lebih dari 95 % sudah terlayani JKN dan secara otomatis terintegrasi ke JKN-KBS. Total ada 6 manfaat tambahan yang diberikan diluar layanan JKN oleh BPJS Kesehatan.

“Selain itu, Puskesmas akan dimaksimalkan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ditambah penyempurnaan pada sistem, riwayat kesehatan dan layanan online melalui aplikasi,” jelas Koster.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya memaparkan kelebihan-kelebihan JKN-KBS diluar layanan yang telah di-cover sebelumnya melalui program JKN oleh BPJS kesehatan.

Salah satunya, pelayanan transportasi gratis bagi pasien emergency ke rumah sakit serta angkutan gratis untuk jenazah dari puskesmas atau rumah sakit menuju rumah. "Angkutan gratis atau ambulans ini jalurnya kemana pun tujuan rujukan pasien bersangkutan, ini tidak ada di JKN regular,” tukas Suarjaya awal pekan lalu.

Manfaat tambahan lain adalah adanya pelayanan pengobatan tradisional, visum et repertum serta pelayanan terapi Hiperbarik (oksigen murni) secara gratis bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan.

Kemudian diperkuat sistem informasi (SI-KBS) berupa sistem informasi kesehatan berbasis kecamatan yang disusun dengan sistem aplikasi untuk memudahkan layanan informasi kepada masyarakat.

Jadi, sistem itu memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan secara online dan terintegrasi sekaligus mengetahui rekam jejak kesehatannya.

JKN-KBS dianggarkan dan akan terlaksana maksimal melalui anggaran perubahan 2019 dan dalam perlaksanaannya penganggaran akan di-share antara pemprov dan pemkab dengan pembagian 51 % Pemprov dan 49 % Pemkab.

“Kecuali untuk Kabupaten Badung dan Denpasar sudah bisa dianggarkan secara mandiri sedangkan Kabupaten Gianyar persentasenya 40 % Pemprov dan 60 % Pemkab,” ujar Suarjaya. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru